Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenhub: Pembangunan Pelabuhan Cilamaya Jalan Terus

Kompas.com - 30/03/2015, 12:12 WIB
Yoga Sukmana

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan pembangunan Pelabuhan Cilamaya akan terus dibangun. Meski ditentang berbagai pihak, Kemenhub menyatakan studi teknis dan dampak lingkungan sudah dilakukan konsultan internasional dan melibatkan manajemen Pertamina serta SKK Migas sebelumnya.

"Pra Studi Kelayakan (Pre Feasibility Study) dilakukan tahun 2010; Studi Kelayakan (Feasibility Study) dilakukan tahun 2011-2012. Studi Amdal (Draft Final). Studi Amdal (Draft Final) untuk pelabuhan dan akses jalan telah dilakukan tahun 2012, namun masih perlu disempurnakan," kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenhub J.A Barata dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jakarta, Minggu (29/3/2015).

Dia menjelaskan, proyek pembangunan Pelabuhan Cilamaya merupakan inisiatif Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Pembangunan Pelabuhan Tersebut kata Barata adalah bagian dari Program Penurunan Biaya Logistik Nasional dalam Jangka Panjang yang juga sesuai arahan Presiden dan Wakil Presiden. Barata membantah apabila dikatakan pembangunan Pelabuhan Cilamaya merupakan inisiatif Kemenhub.

"Pembangunan Pelabuhan Cilamaya bukan proyek Kemenhub tapi inisiatif yang dimotori Bappenas. Disamping Bappenas, mengingat pelabuhan Cilamaya merupakan program prioritas MP3EI (Perpres Nomor 32 Tahun 2011)," kata dia.

Menurut dia, proyek tersebut tak hanya melibatkan Kemenhub semata, berbagai kementerian pun ikut terlibat. Bahkan kata dia, Pertamina, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Karawang juga ikut ambil bagian dalam proyek tersebut.

"Pelaksanaannya juga melibatkan berbagai Kementerian termasuk Kementerian PU (menyangkut akses jalan), Kementerian Pertanian terkait dengan perlindungan lahan persawahan, Kementerian Lingkungan Hidup terkait dengan Amdal, Kementerian ESDM, PT Pertamina, Pemprov Jabar, Pemkab Karawang, terkait dengan kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau Kabupaten. yang dikoordinasikan oleh Kantor Menko Perekonomian pada Kabinet yang lalu," ucap Barata.

Sementara itu, dengan adanya rencana pergeseran ke lokasi baru kurang lebih 2,9 km ke arah barat dari lokasi semula, Pemerintah akan melakukan Studi Amdal. Kemenhub berharap pembangunan yang akan dilakukan oleh pihak swasta murni tanpa menggunakan APBN tersebut tak mengganggu lahan pertanian sehingga akses jalan dibangun dalam sistem closed gate dan elevated.

baca juga: Polemik Pelabuhan Cilamaya, Kemenhub Tak Korbankan Pertamina

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Whats New
Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Whats New
Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com