“Pak Jokowi Ingin Pendapatan Masyarakat Termiskin Rp 3,9 Juta”

“Yang Pak Jokowi inginkan, penduduk miskin itu pendapatannya minimal 2 dollar AS per hari,” kata dia dalam sebuah diskusi, Selasa (31/3/2015).

Lebih lanjut dia menjelaskan, artinya pendapatan satu orang dalam sebulan sebesar 60 dollar AS. Jika satu keluarga miskin, dua orang tua dan tiga anak, maka pendapatan keluarga miskin dalam sebulan seharusnya 300 dollar AS.

“Dengan asumsi kurs Rp 13.000, Pak Jokowi ingin minimal satu periode dia memimpin itu pendapatan masyarakat miskin Rp 3,9 juta per bulan,” kata dia.

Rokhmin mengatakan, kerja keras dari seseorang saja tidak cukup untuk memperoleh pendapatan Rp 3,9 juta per bulan. Diperlukan fasilitas dari pemerintah. Sayangnya, sambung dia, ada desain global, bahwa Indonesia tidak boleh maju dan makmur.

“Karena kalau maju dan makmur sumber daya alam kita itu akan dibeli mahal,” kata Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia itu.

Pemerintah Jokowi harus mencermati hal ini. Desain global yang menjadikan masyarakat Indonesia bodoh dan terbelakang, lanjut Rokhmin, hanya akan menempatkan Indonesia sebagai pasar dunia.

Indonesia tercatat sebagai negara dengan populasi keempat terbanyak di dunia. Di sisi lain, pemerintah harus menaruh keberpihakannya pada sektor perikanan dan kelautan yang selama satu dekade terakhir ini dinilainya terlupakan. Padahal sektor inilah yang merupakan kantung kemiskinan.

Salah satu upaya konkretnya adalah memberikan akses finansial bagi sektor kelautan dan perikanan. “10 tahun terakhir di era SBY, alokasi kredit perbankan untuk sektor perikanan dan kelautan hanya 0,29 persen. Bukankah itu indikasi yang sangat gamblang, orang-orang Indonesia yang mau bekerja di sektor kelautan sangat sedikit?” kata Rokhmin.

Persoalannya, bukan hanya masalah kemauan. Dia mengakui tidak mudah untuk berusaha di bidang perikanan dan kelautan. Dibandingkan dengan Thailand, Vientam, dan China misalnya, bunga kredit untuk sektor ini tergolong tinggi. “Coba lihat di Thailand bunganya 5 persen, di kita 14 persen. Jadi daipada investasi di Indonesia lebih baik di Thailand,” tutur Rokhmin.