Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 07/04/2015, 06:07 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Jabatan komisaris BUMN, bagi sebagian orang, merupakan bentuk reward dari pemerintahan yang berkuasa kepada mereka yang dianggap berjasa. Tak hanya berjasa bagi pemerintahan, namun juga proses politik yang dilalui.

Pun dengan pemerintahan saat ini. Hal itu terlihat dari para kader PDIP maupun relawan Jokowi yang mendapatkan posisi sebagai komisaris di berbagai BUMN, mulai dari perusahaan yang meraup untung besar hingga yang merugi.

Dari catatan Kompas.com, sejauh ini sudah ada delapan komisaris yang berasal dari politisi maupun relawan Jokowi yang mendapatkan posisi empuk itu. Sebut saja Diaz Hendropriyono (Ketua Umum Koalisi Anak Muda dan Relawan Jokowi) telah mendapatkan posisi sebagai Komisaris Telkomsel.

Selanjutnya adalah Cahya Dewi Rembulan Sinaga (mantan caleg PDI-P, Komisaris Bank Mandiri), Pataniari Siahaan (mantan caleg PDI-P, Komisaris BNI), Sonny Keraf (mantan anggota DPR F PDI-P, mantan Menteri KLH era Megawati, Komisaris BRI), Refly Harun (tim sukses Jokowi, Komisaris Utama Jasa Marga). Kemudian, ada Sukardi Rinakit (pengamat politik, Komisaris Utama BTN).

Lainnya, Kementerian BUMN juga menunjuk dua orang, masing-masing adalah Roy E Maningkas (kader PDI-P dan anggota Barisan Relawan Jokowi Presiden) dan Hilmar Farid (Ketua Panitia Simposium Seknas Jokowi) sebagai Komisaris PT Krakatau Steel Tbk.

Lantas, berapa sebenarnya gaji komisaris di perusahaan milik negara?

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN M. Said Didu mengungkapkan gaji komisaris di perusahaan-perusahaan pelat merah sangat beragam dengan range yang cukup lebar yakni antara Rp 10 juta hingga Rp 120 juta per bulan, tergantung pada perusahaannya.

"Gaji komisaris mengikuti perusahaan. Semakin besar perusahaannya, semakin tinggi gaji komisarisnya," ujarnya, Senin (6/4/2015).

Said mengungkapkan, salah satu sektor yang memberikan gaji cukup tinggi bagi komisarisnya adalah perbankan. Seseorang yang mendapatkan posisi sebagai komisaris di bank BUMN, rata-rata gaji yang diterima komisaris per bulannya di atas Rp 100 juta. Jumlah itu mencakup gaji pokok dan berbagai tunjangan.

Sementara itu di sektor manufaktur seperti Krakatau Steel, rata-rata gaji komisarisnya di kisaran Rp 50 per bulan. "Seperti di KS (Krakatau Steel), tahun lalu kan merugi cukup dalam, sehingga gaji komisaris berada di sekitar Rp 50 juta per bulan," jelasnya.

Untuk sektor infrastruktur seperti Jasa Marga, juga berada di kisaran Rp 50 juta per bulan.

Mantan pejabat eselon I di Kementerian BUMN yang menjabat komisaris di berbagai perusahaan pelat merah mengungkapkan bahwa gaji yang diterima itu belum mempertimbangkan tantiem atau bonus atas pencapaian laba bersih pada akhir tahun.

"Tantiem dihitung dari persentase laba bersih yang dicapai perusahaan. Nilainya bisa cukup besar," ujarnya sambil mewanti-wanti untuk tidak disebutkan namanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Whats New
Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Whats New
Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Whats New
Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Whats New
4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

Spend Smart
Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Whats New
Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Whats New
Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Whats New
Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Spend Smart
Penukaran Uang, BI Pastikan Masyarakat Terima Uang Baru dan Layak Edar

Penukaran Uang, BI Pastikan Masyarakat Terima Uang Baru dan Layak Edar

Whats New
Cara Cek Tarif Tol secara Online Lewat Google Maps

Cara Cek Tarif Tol secara Online Lewat Google Maps

Work Smart
PT SMI Sebut Ada 6 Investor Akan Masuk ke IKN, Bakal Bangun Perumahan

PT SMI Sebut Ada 6 Investor Akan Masuk ke IKN, Bakal Bangun Perumahan

Whats New
Long Weekend, KAI Tambah 49 Perjalanan Kereta Api pada 28-31 Maret

Long Weekend, KAI Tambah 49 Perjalanan Kereta Api pada 28-31 Maret

Whats New
Ini Sejumlah Faktor di Indonesia yang Mendorong CCS Jadi Peluang Bisnis Baru Masa Depan

Ini Sejumlah Faktor di Indonesia yang Mendorong CCS Jadi Peluang Bisnis Baru Masa Depan

Whats New
ITMG Bakal Tebar Dividen Rp 5,1 Triliun dari Laba Bersih 2023

ITMG Bakal Tebar Dividen Rp 5,1 Triliun dari Laba Bersih 2023

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com