Selasa, 28 Februari 2017

Ekonomi

Pemerintah Cenderung Menciptakan Kegagalan Pasar di Indonesia

Selasa, 7 April 2015 | 12:04 WIB
Shutterstock Ilustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom menyatakan pemerintah Indonesia memiliki kecenderungan membentuk struktur pasar yang gagal (market failure) di dalam pasar komoditas domestik.

Ekonom dari IPMI International Business School, Jimmy M Rifai Gani mengatakan, contoh dari market failure adalah masih adanya pasar monopoli dan pasar oligopoli dalam komoditas seperti beras, gula, atau cabai. "Akhirnya, harga sulit dikendalikan. Nah, harga komoditas ini ditentukan oleh kegagalan pasar," ujarnya dalam siaran pers, Selasa (7/4/2015).

Menurut dia, jika pemerintah membuat kebijakan dengan mengacu pada harga pasar yang masih belum stabil, dikhawatirkan rakyat bakal semakin terbebani.

Sementara pada saat yang sama, pemerintah juga memangkas subsidi energi dan menyerahkan mekanisme pasar dalam penentuan harga. Listrik, misalnya. Naik-turunnya tarif listrik mulai 1 Mei 2015 akan mengacu pada kurs rupiah terhadap dollar AS, harga minyak mentah Indonesia, dan inflasi.

Menurut dia, langkah itu memang memberikan kelonggaran fiskal hingga Rp 92 triliun untuk dialokasikan ke pembangunan infrastruktur.

"Namun, bagaimana jika uang penghematan subsidi itu sudah dialokasikan, sementara harga minyak dunia kembali normal? Oleh sebab itu, kelonggaran fiskal seharusnya dapat dialihkan ke sesuatu yang berdampak langsung terhadap rakyat," katanya.

Mantan Direktur Utama PT Sarinah itu menilai para teknokrat ekonomi negara perlu mengambil langkah-langkah fundamental perekonomian domestik. Langkah jangka pendek seperti subsidi, masih diperlukan untuk mendukung fundamental ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.

Lulusan Master of Public Administration, John F Kennedy School of Government Harvard University, Amerika Serikat ini menilai, kebijakan publik pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla kerap menimbulkan polemik di masyarakat.

"Misalnya, kebijakan uang muka pembelian kendaraan bermotor pejabat negara atau penunjukan Komisaris BUMN." Jimmy berharap persoalan subsidi energi ini dapat diselesaikan dengan kebijakan yang tidak menggerus dukungan publik.

Editor : Bambang Priyo Jatmiko