Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 11/04/2015, 09:19 WIB
Bambang Priyo Jatmiko

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Jabatan komisaris BUMN, bagi sebagian orang, merupakan bentuk reward dari pemerintahan yang berkuasa kepada mereka yang dianggap berjasa. Tak hanya berjasa bagi pemerintahan, namun juga proses politik yang dilalui.

Pun dengan pemerintahan saat ini. Hal itu terlihat dari para kader PDIP maupun relawan Jokowi yang mendapatkan posisi sebagai komisaris di berbagai BUMN, mulai dari perusahaan yang meraup untung besar hingga yang merugi.

Dari catatan Kompas.com, sejauh ini sudah ada delapan komisaris yang berasal dari politisi maupun relawan Jokowi yang mendapatkan posisi empuk itu. Sebut saja Diaz Hendropriyono (Ketua Umum Koalisi Anak Muda dan Relawan Jokowi) telah mendapatkan posisi sebagai Komisaris Telkomsel.

Selanjutnya adalah Cahya Dewi Rembulan Sinaga (mantan caleg PDI-P, Komisaris Bank Mandiri), Pataniari Siahaan (mantan caleg PDI-P, Komisaris BNI), Sonny Keraf (mantan anggota DPR F PDI-P, mantan Menteri KLH era Megawati, Komisaris BRI), Refly Harun (tim sukses Jokowi, Komisaris Utama Jasa Marga). Kemudian, ada Sukardi Rinakit (pengamat politik, Komisaris Utama BTN).

Lainnya, Kementerian BUMN juga menunjuk dua orang, masing-masing adalah Roy E Maningkas (kader PDI-P dan anggota Barisan Relawan Jokowi Presiden) dan Hilmar Farid (Ketua Panitia Simposium Seknas Jokowi) sebagai Komisaris PT Krakatau Steel Tbk.

Terakhir, dua anggota tim sukses menjadi komisaris di PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN).  Mereka adalah, Iman Sugema yang merupakan salah satu tim ekonomi Jokowi-Jusuf Kalla dalam penyusunan visi misi ekonomi pemerintahan saat ini,  menjadi komisaris utama dan Paiman Rahardjo (Sekretaris Jenderal Rumah Koalisi Indonesia Hebat) menjadi komisaris di perusahaan berkode saham PGAS itu. (Dua Anggota Tim Sukses Jokowi-JK Jadi Komisaris PGN )

Lantas, berapa sebenarnya gaji komisaris di perusahaan milik negara?

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN M. Said Didu mengungkapkan gaji komisaris di perusahaan-perusahaan pelat merah sangat beragam dengan range yang cukup lebar yakni antara Rp 10 juta hingga Rp 120 juta per bulan, tergantung pada perusahaannya.

"Gaji komisaris mengikuti perusahaan. Semakin besar perusahaannya, semakin tinggi gaji komisarisnya," ujarnya awal pekan ini.

Said mengungkapkan, salah satu sektor yang memberikan gaji cukup tinggi bagi komisarisnya adalah perbankan. Seseorang yang mendapatkan posisi sebagai komisaris di bank BUMN, rata-rata gaji yang diterima komisaris per bulannya di atas Rp 100 juta. Jumlah itu mencakup gaji pokok dan berbagai tunjangan.

Sementara itu di sektor manufaktur seperti Krakatau Steel, rata-rata gaji komisarisnya di kisaran Rp 50 per bulan. "Seperti di KS (Krakatau Steel), tahun lalu kan merugi cukup dalam, sehingga gaji komisaris berada di sekitar Rp 50 juta per bulan," jelasnya.

Untuk sektor infrastruktur seperti Jasa Marga, juga berada di kisaran Rp 50 juta per bulan.

Mantan pejabat eselon I di Kementerian BUMN yang menjabat komisaris di berbagai perusahaan pelat merah mengungkapkan bahwa gaji yang diterima itu belum mempertimbangkan tantiem atau bonus atas pencapaian laba bersih pada akhir tahun.

"Tantiem dihitung dari persentase laba bersih yang dicapai perusahaan. Nilainya bisa cukup besar," ujarnya sambil mewanti-wanti untuk tidak disebutkan namanya.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Setelah Investasi di Indonesia, Microsoft Umumkan Bakal Buka Pusat Data Baru di Thailand

Setelah Investasi di Indonesia, Microsoft Umumkan Bakal Buka Pusat Data Baru di Thailand

Whats New
Emiten Persewaan Forklift SMIL Raup Penjualan Rp 97,5 Miliar pada Kuartal I 2024

Emiten Persewaan Forklift SMIL Raup Penjualan Rp 97,5 Miliar pada Kuartal I 2024

Whats New
BNI Danai Akusisi PLTB Sidrap Senilai Rp 1,76 Triliun

BNI Danai Akusisi PLTB Sidrap Senilai Rp 1,76 Triliun

Whats New
Soroti Kinerja Sektor Furnitur, Menperin: Masih di Bawah Target

Soroti Kinerja Sektor Furnitur, Menperin: Masih di Bawah Target

Whats New
Harga Jagung Turun di Sumbawa, Presiden Jokowi: Hilirisasi Jadi Kunci Stabilkan Harga

Harga Jagung Turun di Sumbawa, Presiden Jokowi: Hilirisasi Jadi Kunci Stabilkan Harga

Whats New
IHSG Ditutup Merosot 1,61 Persen, Rupiah Perkasa

IHSG Ditutup Merosot 1,61 Persen, Rupiah Perkasa

Whats New
Emiten TPIA Milik Prajogo Pangestu Rugi Rp 539 Miliar pada Kuartal I 2024, Ini Sebabnya

Emiten TPIA Milik Prajogo Pangestu Rugi Rp 539 Miliar pada Kuartal I 2024, Ini Sebabnya

Whats New
BI Beberkan 3 Faktor Keberhasilan Indonesia Mengelola Sukuk

BI Beberkan 3 Faktor Keberhasilan Indonesia Mengelola Sukuk

Whats New
Pertemuan Tingkat Menteri OECD Dimulai, Menko Airlangga Bertemu Sekjen Cormann

Pertemuan Tingkat Menteri OECD Dimulai, Menko Airlangga Bertemu Sekjen Cormann

Whats New
Induk Usaha Blibli Cetak Pendapatan Bersih Rp 3,9 Triliun pada Kuartal I 2024

Induk Usaha Blibli Cetak Pendapatan Bersih Rp 3,9 Triliun pada Kuartal I 2024

Whats New
Kembali ke Aturan Semula, Barang Bawaan dari Luar Negeri Tak Lagi Dibatasi

Kembali ke Aturan Semula, Barang Bawaan dari Luar Negeri Tak Lagi Dibatasi

Whats New
Cek Tagihan Listrik secara Online, Ini Caranya

Cek Tagihan Listrik secara Online, Ini Caranya

Work Smart
Harga Beras Alami Deflasi Setelah 8 Bulan Berturut-turut Inflasi

Harga Beras Alami Deflasi Setelah 8 Bulan Berturut-turut Inflasi

Whats New
17 Bandara Internasional yang Dicabut Statusnya Hanya Layani 169 Kunjungan Turis Asing Setahun

17 Bandara Internasional yang Dicabut Statusnya Hanya Layani 169 Kunjungan Turis Asing Setahun

Whats New
Berikan Pelatihan Keuangan untuk UMKM Lokal, PT GNI Bantu Perkuat Ekonomi di Morowali Utara

Berikan Pelatihan Keuangan untuk UMKM Lokal, PT GNI Bantu Perkuat Ekonomi di Morowali Utara

Rilis
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com