Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PGN Merasa Dianaktirikan oleh Pemerintah

Kompas.com - 15/04/2015, 20:26 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sudah melantai di bursa,  PT PGN (Persero) Tbk merasa dianaktirikan oleh pemerintah. Hal tersebut disampaikan Direktur Utama PGN Hendi Priyo Santoso dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR-RI, Jakarta, Rabu (15/4/2015).

PGN merasakan selama ini seringkali tidak mendapat alokasi gas, padahal kepastian akan ketersediaan gas ini sangat penting untuk mendukung pembangunan infrastruktur gas bumi. Alih-alih memberikan ke PGN, Hendi menuding pemerintah lebih memilih memberikan alokasi gas lebih banyak ke badan usaha gas bumi yang lain. “Memang kami kendala utamanya itu (alokasi gas). Padahal apa yang kami himpun itu untuk melayani pengguna langsung, tidak melalui perantara sama sekali. Kami ini dianaktirikan, karena setiap ada alokasi baru kami tidak dilibatkan,” kata Hendi.

Menurut dia, ketidakberpihakan pemerintah dalam alokasi gas bumi untuk PGN merupakan cerminan praktik yang tidak sehat. Dia bilang, PGN meminta dukungan kepada pemerintah dalam rapat tersebut, untuk bisa membangun iklim usaha yang baik.

Dukungan yang dimintakan PGN tersebut diamini oleh Ketua Komisi VI DPR-RI Ahmad H Tohir. Namun dia meminta PGN mau bersama-sama PT Pertamina (Persero) menjalin sinergi untuk pengelolaan gas bumi sehingga keduanya bisa menjadi pilar ketahanan energi nasional.

Pihak DPR juga meminta direksi kedua BUMN migas itu untuk tidak membentuk anak-cucu usaha yang tidak ada kaitannya dengan bisnis inti.

Tanah dan perizinan

Selain persoalan alokasi gas, Hendi menuturkan kendala lain yang dihadapi PGN dalam pengembangan infrastruktur gas bumi yakni tanah dan perizinan pembebasannya. “Pembangunan infrastruktur gas bumi tidak dimasukkan ke dalam kategori kepentingan masyarakat umum. Sehingga kami diklasifikasikan ke pengembangan usaha biasa,” kata Hendi.

Dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, pemerintah memberikan kemudahan pembebasan lahan untuk proyek-proyek yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat banyak.

Namun sayangnya, kata Hendi, pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur gas bumi sampai saat ini harus melalui pola business to business. “Kalau ini dimasukkan ke kepentingan publik, kita akan mendapat kemudahan,” harap Hendi.

“Seandainya pemerintah bisa menyediakan lahan, kami lebih merasa bermanfaat, kami siap membayar sewa tanah kepada negara,” pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Spend Smart
Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Whats New
Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Whats New
Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Whats New
Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Spend Smart
Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Whats New
Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Whats New
Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan 'Open Side Container'

Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan "Open Side Container"

Whats New
Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Whats New
Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Whats New
Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Whats New
Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com