Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal BBM, Pemerintah Seharusnya Tidak Selalu Menyalahkan Rakyat

Kompas.com - 20/04/2015, 10:10 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Komisi VII DPR-RI dari Fraksi Gerindra Rhamson Siagian, menekankan perlu adanya transparansi harga pokok penjualan (HPP) bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia.

Rhamson juga meminta, penetapan HPP BBM lebih teliti dan tidak hanya mengacu harga indeks pasar Singapura (MOPS). Padahal, jika mengacu harga di bursa WTI atau Brent semestinya bisa lebih rendah.

“Seharusnya penentuan HPP mau itu RON 90, RON 88 dilakukan teliti sehingga publik mengetahui. Kalau HPP terlalu tinggi, itu seakan-akan direkayasa harganya ada subsidi,” kata Rhamson dalam sebuah diskusi, Minggu (19/4/2015).

Rhamson menyayangkan, alih-alih transparan dalam menyampaikan HPP, pemerintah malah menyalahkan rakyat yang menikmati subsidi selama 10 tahun terakhir.

“Menentukan HPP pakai MOPS. Kalau dari WTI dan Brent itu sebenarnya lebih rendah. Sehingga pemerintah tidak selalu menyalahkan rakyat, bahwa 10 tahun ini rakyat membakar subsidi BBM hampir Rp 3.000 triliun,” ucap Rhamson.

Lebih lanjut, dia bilang, siap berdebat dengan tim ekonomi Joko Widodo (Jokowi) terkait HPP ini. Rhamson juga menegaskan, bahwa Gerindra selalu peduli akan kepentingan rakyat banyak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com