Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Didesak untuk Izinkan Pertamina Caplok TPPI

Kompas.com - 20/04/2015, 12:01 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi (migas) atau Tim Anti-Mafia Migas mendesak pemerintah untuk memberikan dukungan pada PT Pertamina (Persero) untuk mengakuisisi PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI).

"Ada dua perspektif mengapa harus dilakukan akuisisi. Pertama untuk peningkatan produksi RON92, itu penting. Kedua, perspektif industrialisasi," ucap anggota Tim Anti-mafia Migas, Agung Wicaksono ditemui usai diskusi, Minggu (19/4/2015).

Agung menjelaskan, pemerintah terkesan sangat bertolak belakang dengan pernyataan bahwa Indonesia saat ini mengalami deindustrialisasi. Di sisi lain, membiarkan kilang TPPI nganggur.

"Ini ada industri dalam negeri yang dibangun oleh bangsa kita, tapi saat ini menganggur itu pabrik. Masa iya sih selama ini kita mengatakan kita terjadi deindustrialisasi, industri kita tidak bisa tumbuh. Tapi ada pabrik nganggur tidak kita enggak bisa pakai," kata Agung.

Lebih lanjut Agung menuturkan, kilang yang mampu memproduksi 50.000 barel per hari RON92 itu tidak hanya menghasilkan bahan bakar minyak (BBM), tetapi juga petrochemical, bahan baku industri turunan lainnya seperti karpet dan rotan sintetis.

"Kalau ini tidak dimanfaatkan dengan alasan aduh ada pemilik lama yang masih mungkin dapat manfaat, atau negara akan keluar banyak, saya rasa jadinya negara enggak bijak," imbuh dia.

Direstui KPK

Agung menambahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah memberikan lampu hijau kepada pemerintah untuk mendukung akuisisi TPPI oleh Pertamina. Awal Februari 2015, KPK mengeluakan surat yang intinya mengatakan, jika akuisisi TPPI merupakan langkah terbaik untuk negara, maka pemerintah jangan menggunakan alasan bahwa KPK tidak setuju.

"Artinya KPK mengatakan, 'Elu jangan berlindung di balik saya dong.' Pemerintah seolah mengatakan, 'Oh KPK tidak setuju, maka tidak usah diambil alih.' Jangan begitu dong," ujar Agung.

Dia juga menyayangkan jika pemerintah berencana mempailitkan TPPI. Memang diakui Agung, urusan akuisisi TPPI ini tidak hanya menjadi urusan Pertamina dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Kemenkeu, Kementerian BUMN, Menko, dan Kemenperin juga mestinya berperan karena bicara industri dalam negeri. Soal anggarannya, harus dari negara. Kalau dari Pertamina, Pertamina enggak mampu," pungkas Agung.

Sebelumnya, Menko Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan urusan TPPI sudah terlalu rumit. "Mending dipailitkan," kata dia, Jumat (17/4/2015).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Perlu Tinjau Ulang Anggaran Belanja di Tengah Konflik Iran-Israel

Pemerintah Perlu Tinjau Ulang Anggaran Belanja di Tengah Konflik Iran-Israel

Whats New
Ekspor Batik Aromaterapi Tingkatkan Kesejahteraan Perajin Perempuan Madura

Ekspor Batik Aromaterapi Tingkatkan Kesejahteraan Perajin Perempuan Madura

Whats New
Hadiri Halalbihalal Kementan, Mentan Amran: Kami Cinta Pertanian Indonesia

Hadiri Halalbihalal Kementan, Mentan Amran: Kami Cinta Pertanian Indonesia

Whats New
Pasar Modal adalah Apa? Ini Pengertian, Fungsi, dan Jenisnya

Pasar Modal adalah Apa? Ini Pengertian, Fungsi, dan Jenisnya

Work Smart
Syarat Gadai BPKB Motor di Pegadaian Beserta Prosedurnya, Bisa Online

Syarat Gadai BPKB Motor di Pegadaian Beserta Prosedurnya, Bisa Online

Earn Smart
Erick Thohir Safari ke Qatar, Cari Investor Potensial untuk BSI

Erick Thohir Safari ke Qatar, Cari Investor Potensial untuk BSI

Whats New
Langkah Bijak Menghadapi Halving Bitcoin

Langkah Bijak Menghadapi Halving Bitcoin

Earn Smart
Cara Meminjam Dana KUR Pegadaian, Syarat, dan Bunganya

Cara Meminjam Dana KUR Pegadaian, Syarat, dan Bunganya

Earn Smart
Ada Konflik Iran-Israel, Penjualan Asuransi Bisa Terganggu

Ada Konflik Iran-Israel, Penjualan Asuransi Bisa Terganggu

Whats New
Masih Dibuka, Simak Syarat dan Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 66

Masih Dibuka, Simak Syarat dan Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 66

Work Smart
Tingkatkan Daya Saing, Kementan Lepas Ekspor Komoditas Perkebunan ke Pasar Asia dan Eropa

Tingkatkan Daya Saing, Kementan Lepas Ekspor Komoditas Perkebunan ke Pasar Asia dan Eropa

Whats New
IHSG Turun 2,74 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Saham Rp 11.718 Triliun

IHSG Turun 2,74 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Saham Rp 11.718 Triliun

Whats New
Pelita Air Catat Ketepatan Waktu Terbang 95 Persen pada Periode Libur Lebaran

Pelita Air Catat Ketepatan Waktu Terbang 95 Persen pada Periode Libur Lebaran

Whats New
Simak, 5 Cara Tingkatkan Produktivitas Karyawan bagi Pengusaha

Simak, 5 Cara Tingkatkan Produktivitas Karyawan bagi Pengusaha

Work Smart
Konflik Iran-Israel, Kemenhub Pastikan Navigasi Penerbangan Aman

Konflik Iran-Israel, Kemenhub Pastikan Navigasi Penerbangan Aman

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com