Jonan: Lebih Baik Dapat Rapor Merah dari Presiden, daripada Masuk Bui

JAKARTA, KOMPAS.com -- Belum rampungnya Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA) untuk APBN Perubahan 2015 hingga saat ini membuat penyerapan APBN di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) rendah. Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan menyadari rendahnya penyerapan anggaran tersebut bisa berdampak kepada rapor kinerjanya.

Namun, kata dia, apabila kementeriannya melakukan penyerapan anggaran seenaknya dan membabi-buta, maka hal tersebut akan melanggar banyak aturan dan prosedur.

"Lebih baik dapat rapor merah (dari Presiden Jokowi) dari pada saya masuk bui. Kalau rapor merah paling saya diberhentikan, kalau masuk bui kan lebih parah," ujar Jonan di Kantor Kemenhub, Jakarta, Rabu (22/4/2015).

Jonan menuturkan, hingga saat ini penyerapan anggaran baru sekitar 10 persen dari alokasi APBN-P untuk Kemenhub sebesar Rp 65 triliun. Sebenarnya, menurut dia, jika dibandingkan tahun lalu, maka penyerapan awal tahun ini juga tak jauh beda.

Sebab penyerapan awal tahun lalu juga sekitar 10 persen. Sementara itu, penyerapan total tahun 2014 mencapai 85 persen. Jonan pun mengatakan bahwa target penyerapan tahun ini kurang lebih sama dengan tahun lalu.

Untuk menyerap anggaran tersebut, Jonan mengatakan sudah melakukan berbagai perubahan misalnya melakukan penyederhanaan aturan.

"Ya kita harus kerja keras. Dorongan itu pasti tapi wong ini DIPA-nya saja baru keluar akhir bulan ini," kata dia.