Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wujudkan Kota Cerdas Butuh Partisipasi Warga Juga Kebijakan Cerdas

Kompas.com - 26/04/2015, 07:00 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
– Harian Kompas bekerja sama dengan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dan Institut Teknologi Bandung telah meluncurkan Indeks Kota Cerdas Indonesia (IKCI) 2015 pada 24 Maret 2015 di Jakarta.

Masih dalam rangkaian peluncuran IKCI 2015, Kompasiana bersama PGN dan Harian Kompas menggelar Nangkring IKCI 2015, mengajak pewarta warga berpartisipasi aktif mewujudkan smart city.

Kompasiana Nangkring bareng PGN bertema "Kotaku Kota Cerdas!" menghadirkan pembicara antara lain Ignatius Kristanto Hadisaputro selaku Research Manager, Divisi Penelitian & Pengembangan Harian Kompas, Adi Munandir selaku Executive Officer, Unit Manajemen Strategis PT PGN Tbk, dan Tri Agung Kristanto sebagai Kepala Desk Nusantara Harian Kompas.

Partisipasi masyarakat/warga menjadi sorotan dalam paparan pemateri di Kompasiana Nangkring bareng PGN. Kristanto mengatakan sebuah kota tidak termasuk dalam kriteria cerdas kalau masyarakatnya pasif. Salah satu bentuk partisipasi warga adalah melalui tulisan-tulisan warga yang memberitakan, menginformasikan, juga menyampaikan kelebihan termasuk kekurangan di kotanya. Semakin banyak partisipasi masyarakat, semakin banyak komunitas, semakin cerdas kota tersebut.

"Partisipasi masyarakat termasuk lewat tulisan juga menjadi ukuran," kata Kristanto dalam Kompasiana Nangkring bareng PGN di Pisa Kafe Mahakam, Jakarta (25/4/2015).

Ratna Sri Widyastuti, Supervisor Kajian Ekonomi dan Wilayah Divisi Litbang Harian Kompas mengatakan, untuk mengukur Kota Cerdas, penilaian sejumlah aspek dengan bobot utamanya terletak di aspek ekonomi sebuah kota, kemudian disusul aspek sosial dan lingkungan.

Dari 98 kota, akan dinilai 93 kota untuk kemudian dipilih lima besar per kategori (Kota Besar dengan jumlah penduduk di atas 1 juta, Kota Sedang dengan jumlah penduduk hingga 1 juta, Kota Kecil) untuk mencari kota tercerdas yang akan menjadi role model Kota Cerdas di Indonesia. Proses penilaian ini akan berlangsung hingga Juni 2015.

Terlepas dari penilaian yang dilakukan Litbang Kompas, Harian Kompas juga menampilkan 98 kota di Indonesia dengan berbagai inovasi yang dilakukan wali kota dan masyarakat setempat, sekaligus juga mengungkap berbagai persoalan dan tantangan yang harus dipecahkan kota tersebut.

Tri Agung Kristanto atau akrab disapa Tra mengatakan setiap hari akan sealu ada kota di Indonesia yang diberitakan mulai 1 April hingga 31 Juli. Sampai 25 April ini ada 21 kota yang sudah ditampilkan Harian Kompas dengan berbagai kekurangan dan kelebihan kota tersebut.

Dalam mengukur seberapa cerdas sebuah kota banyak aspek yang diperhitungkan juga memengaruhinya. Bandung kerap disebut sebagai Kota Cerdas, tak lepas dari pengaruh peran pakar dan perguruan tinggi di kota Tersebut. Bandung memiliki Institut Teknologi Bandung yang membuatnya dapat berinovasi dengan kecanggihan teknologi. Meski begitu, menurut Tra, sebuah kota dapat masuk kategori cerdas tanpa harus menampilkan teknologi.

"Setiap kota ada kelebihan juga kekurangan. Banda Aceh misalnya, kembangkan sanitasi namun bermasalah dengan drainase. Malang menjadi kota maju karena ada 98 kampus di kotanya, dan mengembangkan pendidikan, tapi lalulintas di Malang masih kacau," kata Tra.
Banyak faktor yang disoroti dalam memetakan sebuah kota masuk dalam kategori Kota Cerdas atau tidak, atau seberapa cerdas sebuah kota.

Adi Munandir mengatakan masyarakat juga perlu membedakan konsep "Smart City" dengan "Digital City". Konsep Kota Cerdas menyoroti adanya investasi infrastruktur dan sumber daya manusianya, dengan ICT (teknologi) hanya sebagai salah satu instrumennya.

Lagi-lagi, partisipasi warga membawa peran penting dalam konsep Kota Cerdas. Adi mengatakan, sebuah Kota Cerdas melakukan efisiensi dalam tata kelola kotanya sehingga mencegah pemborosan di berbagai sektor, juga adanya partisipasi aktif warga, dalam rangka menciptakan kualitas hidup yang lebih baik.

Selain partisipasi aktif warga, menurut Adi, terwujudnya Kota Cerdas juga membutuhkan "smart policy" dari pemerintah daerah dan pusat. 

Tra menambahkan, kalau pun belum ada "smart policy" dari pemerintah pusat, pemerintah daerah bisa mengajukan ke pemerintah pusat, demi mewujudkan konsep Kota Cerdas ini.

Pada akhirnya, partisipasi warga juga lah yang dapat mendukung pengambilan kebijakan di pusat dan daerah ini. Semakin besar bentuk dukungan warga untuk mencapai Kota Cerdas dari berbagai aspeknya, semakin besar peluang kota tersebut mewujudkan konsep Kota Cerdas dengan mendapatkan dukungan pemerintah yang tepat dan cepat. (Wardah Fajri)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com