Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tukar Guling Saham Anak Usaha Telkom-TBIG Gagal

Kompas.com - 27/04/2015, 08:39 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak pemerintah untuk membatalkan rencana tukar guling saham (share swap) anak usaha PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) yaitu PT Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel) dengan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG).

Ketua Komisi VI DPR Ahmad Hafisz Tohir menilai rencana tukar guling saham Mitratel tidak melalui kajian yang transparan. "Ketua DPR sudah membuat surat ke Presiden, tembusan Telkom dan ibu menteri (BUMN), agar tidak melakukan aksi korporasi Telkom untuk swap saham Mitratel dengan TBIG," kata Ahmad, akhir pekan lalu.

Bila rencana tukar guling saham tersebut dilanjutkan, Ahmad bilang hal tersebut akan merugikan negara. Pasalnya aset negara yang dimiliki berupa tower pemancar menjadi hilang. Bahkan, Ahmad mengatakan, kerugian negara yang ditimbulkan bila aksi korporasi tersebut dijalankan mencapai Rp 7 triliun.

Catatan saja, penolakan DPR terhadap tukar guling saham Mitratel ini sendiri sudah berlangsung lama. Ahmad menghitung, setidaknya ini sudah kali ke tiga yang berawal sejak masa keanggotaan DPR periode tahun 2009-2014.

Anggota DPR VI Refrizal menambahkan, Mitratel merupakan aset yang strategis. Menurut dia, investasi di tower pemancar tersebut sangat strategis. Untuk membangun tidaklah mudah, apalagi sebarannya sudah meluas diseluruh Indonesia.

Meski demikian, anggota Komisi VI DPR Ihsan Yunus bilang, memang sulit untuk menghambat tukar guling saham Mitrtel tersebut bila sudah memenuhi persyaratan. "Saya yakin tidak mudah menjual Mitratel, karena banyak persyaratannya," kata Ihsan tanpa merinci.

Menurut Ihsan yang menjadi perhatian DPR adalah transparansi dari aksi korporasi tersebut. Dia bilang, selama ini banyak kasus anak usaha dari perusahaan BUMN yang diperhitungkan akan merugi, sehingga dijual murah. Padahal pada kenyataanya menguntungkan.

Meski tidak secara tegas menolak dengan rencana tukar guling saham MItratel tersebut, namun Ihsan berharap adanya keterbukaan dari manajemen untuk menjelaskan secara gamblang alasan-alasan yang melatarbelakangi rencana tukar guling saham tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Rini Soemarno Menteri BUMN mengatakan, bahwa dewan komisaris tidak menyetujui penjualan Mitratel. "Kami dari pemerintah tidak menyetujui, sehubungan dengan proses penjualan anak usaha. Sehingga posisinya masih sama, Mitratel masih dimiliki Telkom," kata Rini. (Handoyo)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Whats New
Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Work Smart
Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Whats New
Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Whats New
Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Whats New
Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Whats New
HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

Whats New
BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

Work Smart
Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Whats New
Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com