Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Jokowi: Jangan Takut dengan MEA

Kompas.com - 27/04/2015, 10:43 WIB
Suhartono

Penulis


KUALA LUMPUR, KOMPAS.com Presiden Joko Widodo menyatakan, Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA yang akan mulai berlaku pada 1 Januari 2016 tak bisa mundur lagi. Alasannya, semuanya sudah dibahas sejak 2003 silam.

"Ya, harus siap karena sudah tidak bisa mundur lagi. Pokoknya, harus siap. Namun, yang paling penting, menurut saya, kita akan identifikasi dulu dalam waktu yang sangat dekat ini," ujar Presiden Jokowi saat ditanya seusai jamuan makan malam di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), Malaysia, Minggu (26/4/2015).

Menurut Presiden Jokowi, identifikasi produk-produk tentunya untuk yang mempunyai nilai saing tinggi dengan produk sejenis dari negara lain. "Selain itu, tentu yang mempunyai daya saing, bisa memasuki pasar di negara lain, dan bisa menyerang ke kanan kiri kita, ke negara ASEAN. Nah, itu yang harus kita identifikasi," katanya.

Presiden Jokowi menambahkan, bekerja itu harus optimistis dan jangan pesimistis. "Jangan takut (dengan MEA) karena semua negara juga takut dengan berlakunya ASEAN Economic Community (MEA) ini. Kita harus optimistis karena kita punya produk yang macam-macam. Ini harus kita identifikasi. Mana yang punya daya saing, itu yang masuk ke negara-negara kanan kiri. Saya kira itu yang dalam waktu yang pendek ini harus dikerjakan," ujarnya.

Terkait komoditas yang kompetitif, Presiden menyebutkan contohnya ialah minyak kelapa sawit (CPO), meskipun juga banyak dihasilkan banyak negara ASEAN lainnya selain Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dana Asing Rp 29,73 Triliun Cabut dari Indonesia, Ini Kata Sri Mulyani:

Dana Asing Rp 29,73 Triliun Cabut dari Indonesia, Ini Kata Sri Mulyani:

Whats New
Pelita Air Buka Rute Langsung Jakarta-Kendari, Simak Jadwalnya

Pelita Air Buka Rute Langsung Jakarta-Kendari, Simak Jadwalnya

Whats New
Bank Ina Ditunjuk sebagai Bank Persepsi

Bank Ina Ditunjuk sebagai Bank Persepsi

Whats New
BI Rate Naik, Perbankan Antisipasi Lonjakan Suku Bunga Kredit

BI Rate Naik, Perbankan Antisipasi Lonjakan Suku Bunga Kredit

Whats New
Menhub Tawarkan 6 Proyek TOD di Sekitar Stasiun MRT ke Investor Jepang

Menhub Tawarkan 6 Proyek TOD di Sekitar Stasiun MRT ke Investor Jepang

Whats New
Terbebani Utang Kereta Cepat, KAI Minta Keringanan ke Pemerintah

Terbebani Utang Kereta Cepat, KAI Minta Keringanan ke Pemerintah

Whats New
ByteDance Ogah Jual TikTok ke AS, Pilih Tutup Aplikasi

ByteDance Ogah Jual TikTok ke AS, Pilih Tutup Aplikasi

Whats New
KKP Tangkap Kapal Malaysia yang Curi Ikan di Selat Malaka

KKP Tangkap Kapal Malaysia yang Curi Ikan di Selat Malaka

Whats New
Soal Denda Sepatu Rp 24,7 Juta, Dirjen Bea Cukai: Sudah Sesuai Ketentuan...

Soal Denda Sepatu Rp 24,7 Juta, Dirjen Bea Cukai: Sudah Sesuai Ketentuan...

Whats New
Permintaan 'Seafood' Global Tinggi jadi Peluang Aruna Perkuat Bisnis

Permintaan "Seafood" Global Tinggi jadi Peluang Aruna Perkuat Bisnis

Whats New
BFI Finance Cetak Laba Bersih Rp 361,4 Miliar pada Kuartal I-2024

BFI Finance Cetak Laba Bersih Rp 361,4 Miliar pada Kuartal I-2024

Whats New
Blue Bird Luncurkan Layanan Taksi untuk Difabel dan Lansia, Ada Fitur Kursi Khusus

Blue Bird Luncurkan Layanan Taksi untuk Difabel dan Lansia, Ada Fitur Kursi Khusus

Whats New
Melihat Peluang Industri Digital Dibalik Kolaborasi TikTok Shop dan Tokopedia

Melihat Peluang Industri Digital Dibalik Kolaborasi TikTok Shop dan Tokopedia

Whats New
Walau Kas Negara Masih Surplus, Pemerintah Sudah Tarik Utang Baru Rp 104,7 Triliun Buat Pembiayaan

Walau Kas Negara Masih Surplus, Pemerintah Sudah Tarik Utang Baru Rp 104,7 Triliun Buat Pembiayaan

Whats New
Persaingan Usaha Pelik, Pakar Hukum Sebut Program Penyuluh Kemitraan Solusi yang Tepat

Persaingan Usaha Pelik, Pakar Hukum Sebut Program Penyuluh Kemitraan Solusi yang Tepat

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com