Kenapa Jokowi Tak “Senggol” Lembaga Donor Bentukan China di KAA?

JAKARTA, KOMPAS.com – Dalam peringatan Konferensi Asia-Afrika Ke-60 pekan lalu Presiden Joko Widodo (Jokowi) melontarkan kritik keras kepada sejumlah lembaga donor internasional seperti World Bank (WB), Asia Development Bank (ADB), serta International Monetary Fund (IMF). Namun, dalam kesempatan tersebut Jokowi tak sedikit pun menyenggol soal, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB).

Padahal, peran lembaga donor bentukan China itu sama seperti ketiga donor yang dikritik, yakni sebagai sumber utang. Apakah ini menunjukkan arah kebijakan pemerintahan ke depan yang cenderung akan bermain ke timur?

“Ya memang tidak disebut, orang belum ada kok disebut-sebut. Yang sudah ada itu WB, ADB,” kata Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro di kantornya, Jakarta, Selasa (28/4/2015).

Hanya saja, lanjut Bambang, sebenarnya yang menjadi perhatian pemerintah Indonesia saat ini adalah kritik keras Amerika Serikat (AS) terhadap keberadaan AIIB. Menurut Bambang, kritik keras negeri Paman Sam terhadap AIIB sungguh tidak adil.

“Ada upaya dari negara yang sedang emerging ingin menyediakan financing untuk negara lainnya, Amerika malah cenderung tidak setuju. (Sedang) Amerika sendiri tidak mau menambah modal baik di World Bank maupun di ADB,” sambung Bambang.

Dia bilang, kondisi tersebut tidak menguntungkan bagi negara seperti Indonesia. Sosok pemberi financing menjadi terbatas.

“Jadi, kita sangat welcome atas kehadian AIIB,” imbuh dia. (Baca: Jokowi: IMF, Bank Dunia, dan ADB Tak Memberi Solusi)

Meski begitu, Bambang menambahkan, keberadaan AIIB nantinya akan melengkapi donor lain seperti ADB. Pasalnya, ADB tidak akan banyak masuk ke proyek infrastruktur skala besar, melainkan di pendidikan, kesehatan, masalah kemiskinan, serta infrastruktur dasar.

“Tapi infrastruktur skala besar apakah kereta api, toll road, itu nanti yang akan di-take care AIIB. Nah itu akan sangat bagus bagi Indonesia,” pungkas Bambang.

Utang tidak menguntungkan

Direktur Eksekutif INDEF, Enny Sri Hartati mengatakan, kritik Presiden Jokowi pada WB, IMF dan ADB dalam peringatan KAA Ke-60 pekan lalu sedikit banyak berkaitan dengan pembentukan AIIB. Namun, kendati diinisiasi oleh China pun, belum tentu AIIB tidak bisa mendikte pemerintah ke depan.

“Dengan AIIB pun kalau Indonesia tetap kalah dalam lobi dan bargaining, ya tetap saja jadi objek,” kata Enny kepada Kompas.com.

Enny mengatakan, kerjasama dengan lembaga donor internasional manapun tidak akan memberikan keuntungan jika pemeirntah tidak memiliki posisi tawar yang baik. Semua kerjasama, kata dia, seharusnya didasarkan pada prinsip kesetaraan, keadilan, saling menguntungkan, tidak ada intervensi, eksploitasi maupun dominasi.

“Kalau posisi Indonesia menghadapi negara-negara manapun bisa seperti itu, pasti ya menguntungkan. Jadi, masalahnya bukan di negara-negara tersebut (donor bentukan negara maju atau berkembang). Tapi confidence Indonesia,” tandas Enny.