Susi: Kebijakan Kita Diapresiasi Dunia, tetapi Dipertanyakan di Dalam Negeri

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti meyakinkan para pegawai di kementeriannya bahwa kebijakan yang dilakukan saat ini mendapatkan apresiasi yang besar dari dunia internasional.

Hal ini disampaikan Susi, terutama untuk pegawai yang bertugas sebagai pengawas kelautan dan perikanan di semua daerah di Indonesia, yang menjadi ujung tombak dalam penanganan penangkapan ikan secara ilegal atau illegal fishing.

Ironisnya, menurut Susi, apresiasi dari luar negeri didapat saat di dalam negeri masih banyak yang meragukan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Penghargaan tidak berapa di dalam negeri. Namun, saya beri tahukan kepada bapak-bapak bahwa dunia mengakui kebijakan anti-illegal fishing yang dilakukan Kementerian KKP. Itu penting karena banyak orang kita sendiri mempertanyakan (kebijakan KKP), 'Apakah boleh tenggelamkan kapal orang? Apa boleh tangkap kapal seperti itu?'" ujar Susi di Kantor KKP, Jakarta, Rabu (29/4/2015).

Dia mencontohkan, apresiasi dari dunia internasional itu mengalir saat petinggi Angkatan Laut Amerika Serikat (AL AS) mendatanginya. Menurut Susi, petinggi AL AS itu mengatakan bahwa aksi Indonesia mengusir ribuan kapal asing belum tentu bisa dilakukan oleh AL AS.

Kedua, kata dia, apresiasi atas kinerja Indonesia dalam mengatasi illegal fishing juga datang dari pasukan keamanan Kanada. Bahkan, kata Susi, para petinggi angkatan laut 20 negara juga mendatanginya dan berdiskusi mengenai cara Indonesia menindak para pelaku illegal fishing.

Sementara itu, penghargaan ketiga datang dari Uni Eropa. Namun, penghargaan itu datang secara tidak langsung. Menurut Susi, Uni Eropa memberikan peringatan keras kepada Thailand karena negara tersebut terindikasi memperoleh hasil ekspor perikanan dari illegal fishing, termasuk dari laut Indonesia.

Seperti diketahui, hasil illegal fishing dari laut Indonesia banyak yang dikirim ke Thailand. Dari Negeri Gajah Putih, hasil laut Indonesia lalu diekspor ke berbagai negara. Namun, kasus yang menyita perhatian dunia, yang melibatkan perusahaan-perusahaan perikanan Thailand, adalah kasus perbudakan di Benjina, Maluku.

Meski perusahaan pelaku perbudakan itu dari Indonesia, ternyata pemeriksaan menunjukkan adanya perusahaan-perusahaan Thailand yang mengendalikan bisnis ikan tersebut.

"Itu artinya, yang kita lakukan ini benar... Lalu, pengakuan keempat setelah ada pertemuan antara PM Thailand dan Pak Jokowi di Konferensi Asia Afrika bahwa mereka (Thailand) mengakui banyak orang-orang di perikanan Thailand itu melakukan hal yang tidak benar," kata Susi.