Jaminan Pensiun BPJS, Pengusaha Mengaku Makin Terbebani

"Jadi jaminan pensiun ini disampaikan pemerintah akan mengenakan 5 persen untuk pemberi kerja dan 3 persen untuk pekerjanya. Kalau lihat seperti ini maka dunia usaha akan terus terbebani kerana (harus membayar) 14 persen langsung (total) karena jaminan sosial itu (jaminan kesehatan, pensiun dll)," ujar Hariyadi di Jakarta, Rabu (29/4/2015).

Menurut dia, total 14 persen dana sosial yang mesti ditanggung perusahaan itu sangat memberatkan dan menimbulkan efek yang serius. Pasalnya, kebijakan itu diterapkan berdekatan dengan waktu penyesuaian upah minimum.

"Ini akan menimbulkan efek yang cukup serius karena setelah itu (1 Juli 2015) akan masuk puasa dan Lebaran, lalu ada penyesuaian upah minimum itu bulan Oktober 2015. Ini masalah," kata dia.

Sebelumnya, pemerintah akhirnya mengambil keputusan bahwa iuran jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan sebesar 8 persen. Iuran ini akan ditanggung pengusaha sebesar 5 persen dan pekerja 3 persen. Pelaksanaan iuran itu akan berlaku serentak mulai 1 Juli 2015.

Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengatakan, keputusan tersebut diambil dalam Rapat Koordinasi di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Rabu, (8/4/2015) lalu. Keputusan ini selanjutnya akan dituangkan dalam draf rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan dibawa ke Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia (HAM) untuk dijadikan aturan resmi.

Masa iuran untuk mendapatkan manfaat atas program ini minimal 15 tahun. Dana pensiun akan diberikan saat usia pekerja 56 tahun. Selain itu, aturan ini hanya berlaku bagi peserta jaminan pensiun yang bekerja di perusahaan swasta, bukan di lembaga negara.

Hanif juga mengklaim, Program Jaminan Pensiun sudah melibatkan pemerintah, pengusaha serta serikat pekerja. "Kami berharap,aturan ini segera selesai agar dapat memberikankepastian hukum," tegas Hanif.