Akhirnya, Pemerintah Akan Impor Beras

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil menuturkan pemerintah perlu memastikan kecukupan pasokan bahan pokok seperti beras dan gula pasir. Instrumen pengendali harga Perum Bulog, menurut Sofyan, tidak bisa terlalu banyak menyerap beras dari petani.

“Kalau misal pengumpulannya tidak terlalu banyak pemerintah membuka opsi impor, utamanya untuk beras,” kata dia di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (6/5/2015).

Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung (Unila) Bustanul Arifin mengatakan, penyerapan gabah tidak hanya dilakukan oleh Bulog. Di beberapa wilayah penyerapan gabah justru dilakukan oleh selain Bulog, dengan harga lebih tinggi dari Harga Pembelian Pemerintah (HPP), bahkan mencapai Rp 4.000 per kilogram untuk Gabah Kering Panen (GKP).

Kondisi ini bisa jadi menyebabkan Bulog tidak mampu menyerap atau membeli gabah petani. Akibatnya, target pengadaan Bulog tahun ini yang sebesar 2,7 juta ton, kemungkinan hanya mampu mencapai 470.000 ton, atau 20 persennya saja.

“Saya khawatir fenomena ini kembali akan menaikkan laju inflasi pada bulan Mei ini, dan sangat mungkin menurunkan angka Nilai Tukar Petani lagi. Ini yang harus diwaspadai,” kata Bustanul kepada Kompas.com.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB), Andreas Dwi Santosa menaksir terpakunya Bulog pada HPP yang ditetapkan pemerintah menjadi penghambat penyerapan. Padahal, kebutuhan beras akan meningkat pesat dalam satu-dua bulan mendatang menghadapi puasa dan lebaran. “Saya perkirakan kita masih akan impor paling tidak 1 juta ton,” kata Andreas.