Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jaga Defisit Anggaran, Pemerintah Pilih Pinjaman Bilateral atau Multilateral

Kompas.com - 07/05/2015, 21:37 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengatakan akan terus menjaga defisit anggaran di kisaran 2,2 persen dari PDB pada 2015. Namun, pemerintah enggan melakukan pemotongan anggaran pada awal tahun ini.

Bagaimana cara pemerintah menutup defisit? Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro membocorkan strategi pemerintah itu. Kemungkinan, pemerintah mengambil opsi mencari dana pinjaman secara bilateral atau multilateral untuk menjaga defisit anggaran tersebut.

"Enggak juga (tambah utang melalui penerbitan obligasi). Artinya nambah utang pasti, tapi enggak ke market, dari (pinjaman) multilateral dan bilateral. Belanja itu natural 90 sampai 95 persen enggak mungkin 100 persen," ujar Bambang di Jakarta, Selasa (7/5/2015).

Menurut Bambang, Indonesia saat ini sudah memiliki fasilitas pinjaman siaga (standby loan). Namun, ia tak menjelaskan syarat untuk mengambil opsi pinjaman tersebut.

"Standby loan kan sudah ada, tergantung kebutuhan. Namanya juga standby," kata dia.

Sebelumnya, Bambang Brodjonegoro menyampaikan, per 27 April 2015 defisit anggaran tercatat hanya sebesar Rp 77 triliun. “Penerimaan Rp 370 triliun, belanja Rp 440-an triliun, sehingga posisi defisit anggaran Rp 77 triliun. Defisit ini sudah turun,” kata Bambang, di kantornya, Jakarta, Selasa (28/4/2015).

Bambang menjelaskan, turunnya defisit anggaran disebabkan meskipun belanja tetap tumbuh, tapi di sisi lain penerimaan negara juga bergerak naik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com