Buruh Pelabuhan Ancam Mogok, Kemenhub Revisi Dua Permen

JAKARTA, KOMPAS.com -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) merevisi dua peraturan menteri (Permen) Perhubungan yang membuat buruh pelabuhan marah. Bahkan, buruh pelabuhan sempat mengancam mogok kerja dan mengepung Kantor Kemenhub.

Staf Khusus Menteri Perhubungan Hadi M. Djuraid mengatakan, peraturan yang direvisi tersebut yaitu PM Nomor 60 Tahun 2015 terutama Pasal 3 Ayat 4 dan PM 53 Tahun 2015. "Kita sudah me-review dan merencanakan untuk keluarkan ayat tersebut (ayat 4 Pasal 3) dari PM 60 itu," ujar Hadi dalam konferensi pers di Kantor Kemenhub, Jakarta, Jumat (15/5/2015).

Dia menjelaskan, Permen 60 Tahun 2014 mengatur mengenai izin usaha dan persyaratan dalam pendirian perusahaan bongkar muat barang dari dan ke kapal sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomer 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan.

Namun, kata Hadi, Pasal 3 Ayat 4 Permen tersebut malah berbicara tentang kelembagaan yang bunyinya tenaga kerja bongkar muat berasal dari badan usaha yang meliputi perseroan terbatas (PT), koperasi, dan yayasan. "Nah Pasal 3 Ayat 4 inilah yang menimbulkan pro kontra. Sebenarnya sudah disosialisasikan kepada koperasi di pelabuhan, tapi kemudian para pekerja mempersoalkan ini karena PT dan Badan Usaha dilegalkan mengatur tenaga kerja di pelabuhan" kata dia.

Sementara itu, Kemenhub juga akan mencabut Permen 53 Tahun 2015. Menurut Hadi, Permen tersebut ada sebagai revisi Pasal 16 Permen 60 Tahun 2014.

Pada pasal 16 itu disebutkan bahwa bahwa badan usaha di pelabuhan hanya koperasi. Mengacu pada Ayat 4 Pasal 3 Permen 30 Tahun 2014, bahwa badan usaha di pelabuhan itu PT, Koperasi, dan Yayasan,  Kemenhub membuat Permen 53 bahwa badan usaha di pelabuhan tak hanya koperasi.

Dengan dicabutnya Ayat 4 Pasal 3 dalam Permen 30 Tahun 2014,  Permen 53 pun ditarik. Nantinya, Kemenhub akan membuat permen baru terkait badan usaha di pelabuhan. Mencegah terjadinya salah paham akan aturan baru nanti, Kemenhub pun berjanji akan mengajak seluruh pemangku kepentingan pelabuhan, termasuk induk koperasi dan asosiasi pekerja pelabuhan.