Soal Protes SBY, Menteri ESDM Bersyukur Banyak Mata yang Terbuka

Menanggapi persoalan itu, Kementerian ESDM menjelaskan bahwa pernyataan Sudirman Said itu merupakan bagian dari tugas seorang menteri yaitu mengkomunikasikan latar belakang suatu kebijakan dan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan pemerintah. Bahkan, Sudirman bersyukur diskusi tersebut mampu membuka mata banyak pihak.

"Menteri ESDM bersyukur karena diskusi publik yang dilakukan bersama dengan Tim reformasi tata kelola migas membuka mata banyak pihak, bahwa banyak hal yang memang harus diperbaiki," seperti dikutip dari keterangan tertulis Kementerian ESDM yang didapatkan Kompas.com, Jakarta, Selasa (19/5/2015).

Kementerian ESDM juga memandang bahwa Sudirman Said hanya berusaha menjalankan tugas dan tanggung jawabnya melakukan berbagai perbaikan dalam pengelolaan energi, termasuk sub sektor minyak dan gas.

Meski begitu, Kementerian ESDM mengaku terbuka untuk berdiskusi dengan semua pihak untuk terus memperbaiki kebijakan pengelolaan energi dan sumber daya mineral demi memberi manfaat terbaik bagi masyarakat.

Sebelumnya, Sudirman Said mengatakan bahwa pada pemerintahan Presiden SBY, pembenahan mafia Migas kerap berhenti di meja kerja presiden. Hal itu di ungkapkan Sudirman saat menjadi pembicara dalam acara diskusi energi akhir pekan lalu.

"Beliau (Jokowi) bertanya banyak hal termasuk soal mafia. Saya jawab, Pak sebetulnya dahulu banyak kegiatan inisiatif baik dari Pertamina namun selesai di sini. Di mana? Di kantor presiden, karena presiden (SBY) tidak mendukung," tutur Sudirman Said.

Pernyataan itu kemudian direspons oleh SBY di laman Facebook-nya. Dia menegaskan, saat dirinya menjabat, tidak pernah ada pengajuan agar Petral dibubarkan. "Tidak ada yang mengusulkan ke saya agar Petral dibubarkan. Saya ulangi, tidak ada. Kalau ada, pasti sudah saya tanggapi secara serius," tulis SBY.

SBY kemudian menyebut bahwa dirinya serius dalam memberantas mafia migas. "Pasti saya respons. Tidak mungkin berhenti di meja saya," tulis SBY.

Tak hanya itu, SBY juga memaparkan dirinya sudah berkoordinasi dengan mantan Wakil Presiden Boediono dan lima mantan menteri terkait untuk masalah tersebut. Ia pun menanyakan perihal pembubaran Petral.

"Semua menjawab tidak pernah ada, termasuk tidak pernah ada tiga surat yang katanya dilayangkan oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan waktu itu," kata SBY.