Peredaran Beras Plastik Meluas, HIPPI Desak Pemerintah Gerak Cepat

JAKARTA, KOMPAS.com - Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) mendesak pemerintah untuk segera menuntaskan kasus beredarnya beras sintetis (beras oplosan) yang dikenal masyarakat dengan beras plastik di banyak wilayah Indonesia. Musababnya, menurut Ketua Umum DPP HIPPI Suryani Motik peredaran beras sintetis meluas hingga Sumatera dan Bali.

"Kami mendesak pemerintah untuk segera menuntaskan kasus beras plastik yang sudah sangat meresahkan masyarakat,” kata Yani di Jakarta, Jumat (22/5/2015).

Yani mengatakan, awalnya beras berbahan sintetis itu ditemukan di Pasar Bekasi. Namun kini, telah merambah ke banyak wilayah di Indonesia, mulai dari Sumatera hingga Bali.

Hal itu tentu sangat membahayakan bagi kesehatan masyarakat, sekaligus juga membahayakan ketahanan pangan nasional. Pasalnya, dari total 250 juta penduduk Indonesia, mayoritas mengkonsumsi beras sebagai makanan utamanya.

Yani menengarai munculnya kasus beras sintetis ini salah satu pemicunya adalah tidak seimbangnya antara pasokan dan permintaan. Sementara itu, pemerintah terus mengupayakan adanya penyeragamam bahan pangan pokok, bahkan kalau perlu dari importasi.

Berkaca dari kasus ini, HIPPI pun mendorong adanya upaya diversifikasi pangan di samping peningkatan produksi beras.

Ketua Bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan DPP HIPPI Emil Arifin juga mengingatkan pemerintah untuk segera melakukan diversifikasi pangan. Sebab selama ini, kata dia, langkah penyeragaman mengkonsumsi beras tetap dilakukan pemerintah dengan berbagai langkah impor beras.

"Padahal secara budaya, katanya, masyarakat Indonesia sebenarnya tidak semua menjadikan beras sebagai makanan pokoknya. Tetapi juga ada jenis lain seperti jagung, sagu, singkong, dan beberapa jenis lainnya," jelas Emil.