Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Sebut HPP Beras Naik, Beban 50 Juta Rakyat Miskin Bertambah

Kompas.com - 23/05/2015, 22:30 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yang juga Dewan Pengawas Perum Bulog, Ardiansyah Parman berpendapat, pricing policy dalam hal ini kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) tidak bisa dijadikan pendekatan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

"Menurut saya tidak pas. Kenapa? Pricing policy itu akan membebani dua pihak," kata Ardiansyah, dalam diskusi bertajuk "Beras dan Kedaulatan Pangan", yang digelar KAGAMA dan harian Kompas, Sabtu (23/5/2015).

Pihak pertama yakni petani itu sendiri. Sebanyak 14,2 juta rumah tangga petani merupakan buruh tani atau petani gurem, yang juga menjadi konsumen beras.

"Kalau dikalikan 4 (anggota keluarga) kira-kira ada 50 juta masyarakat yang terbebani, orang miskin di desa," ucap dia.

Pihak kedua yakni masyarakat umum, yang juga harus membeli beras dengan harga lebih tinggi. "Kalau meningkatkan pendapatan petani ya itu meningkatkan produktivitas, dan produksi. Bukan menaikkan harga," kata Ardiansyah.

Jika produktivitas meningkat, dia bilang, keuntungan yang didapat petani akan lebih tinggi daripada kenaikan harga beras. Atas dasar itu, upaya yang dilakukan pemerintah saat ini dinilainya sudah tepat, yakni meningkatkan produktivitas pertanian.

"Tetapi kalau harga yang ditingkatkan, begitu harga naik maka 50 juta masyarakat miskin terbebani, karena mereka itu adalah konsumen," kata mantan Sekjen Kementerian Perdagangan itu.

Di samping berpeluang membebani masyarakat, kenaikan HPP juga dikhawatirkan menyebabkan disparitas harga beras lokal dan produksi negara tetangga makin lebar.

Ujung-ujungnya, kata dia, rawan terjadinya penyelundupan komoditas beras. "Penyelundupan beras mungkin terjadi, apalagi di daerah perbatasan dengan panjang pantai kita ini, tidak cukup kita mengjangkau (mengawasi)," kata Ardiansyah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Whats New
Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Whats New
Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Spend Smart
Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Whats New
Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com