Tarif Bea Masuk Baja untuk Keseimbangan

KOMPAS.com - Kebutuhan hingga 15 juta ton baja hingga 2015 belum tercukupi oleh industri nasional. Kendati begitu, pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 97/PMK.010/2015 sudah merilis kenaikan tarif bea masuk (BM) baja untuk kategori Most Favoured Nation (MFN) produk baja. Berangkat dari realisasi kebijakan itu, Direktur Pemasaran PT Krakatau Steel Tbk Dadang Danusiri memberikan apresiasi. "Kebijakan ini sudah ditunggu-tunggu industri baja nasional,"tuturnya hari ini.

Catatan terkumpul Kompas.com menunjukkan peraturan itu menaikkan BM enam jenis produk baja. Kenaikan tertinggi dialami baja lembaran canai panas (hot rolled coil/plate) menjadi 15 persen dari posisi awal 5 persen. Sementara, BM baja lembaran canai dingin (cold rolled coil/sheet) naik menjadi 15 persen dari 10 persen.

Selanjutnya, BM baja batang tulang atau wire rod mengalami kenaikan 10 persen dari posisi awal 5 persen. Lalu, baja tulangan beton, BM-nya menjadi 17,5 persen dari sebelumnya, 10 persen.

Pemerintah juga menaikkan BM baja lembaran lapis seng dari 12,5 persen menjadi 20 persen. Hal sama dialami BM baja lembaran lapis aluminium-seng ke posisi 20 persen dari sebelumnya, 12,5 persen.

Lebih lanjut, Dadang mengatakan PMK tersebut menjadi bentuk pembangunan keseimbangan industri baja dalam negeri. Kebijakan itu, harap Dadang industri baja nasional mendapat manfaat optimal dari rencana pembangungan infrastruktur yang tengah dipacu pemerintah.

Sebelumnya, Indonesia Iron and Steel Industry Association (IISIA) mengatakan PMK tersebut untuk melindungi industri baja dalam negeri dari serbuan baja impor. “Kenaikan BM impor baja bakal meningkatkan penyerapan dan penggunaan baja produksi dalam negeri,” kata Direktur Eksekutif IISIA Hidayat Triseputro.

Dari laman kemenperin.go.id hari ini diperoleh informasi bahwa industri nasional sampai dengan akhir tahun ini baru bisa memasok sekitar 4 juta ton baja dengan beroperasinya PT Krakatau Posco. Kebutuhan tahun ini saja mencapai 8 juta ton seiring dengan berjalannya proyek pembangunan infrastruktur pemerintah.