Mengapa Kita Pesimistis

Oleh: Anton Hendranata

JAKARTA, KOMPAS - Di awal terpilihnya Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk memimpin bangsa ini, mereka disambut meriah dengan gegap gempita. Bukan hanya oleh rakyat Indonesia sendiri, melainkan juga oleh bangsa-bangsa besar di dunia.

Optimisme yang melempem, bahkan menuju kesirnaan, secara naluri muncul kembali ke permukaan. Gairah bangsa ini meletup kembali. Harapan besar menuju Indonesia yang kuat dan disegani secara aklamasi ada di pundak pemimpin baru dengan gaya santun merakyat.

Harus diakui, di awal pemerintahan JKW-JK, mereka langsung dihadapkan pada situasi yang teramat sulit. RAPBN 2015 yang dirancang pemerintah sebelumnya tidak cocok dengan Nawacita yang dicanangkan oleh mereka.

Ujian pertama, yang memerlukan nyali, ialah menaikkan harga bensin dan solar pada November 2014 ketika harga minyak dunia naik tajam. Rakyat tersentak dan mengeluh. Saya kira ini reaksi normal karena kenaikan harga BBM pasti akan menaikkan harga barang dan jasa secara keseluruhan. Inflasi yang naik tinggi akan menyengsarakan rakyat kebanyakan.

Pelaku ekonomi dan analis dikagetkan oleh kebijakan Bank Indonesia (BI) yang langsung merespons kenaikan suku bunga dari 7,50 persen menjadi 7,75 persen, dengan alasan untuk menjangkar ekspektasi inflasi dan memastikan tekanan inflasi tetap terkendali. Padahal, ini kan harga yang diatur pemerintah, yang bersifat sementara dan tak permanen, di mana inflasi akan turun lagi secara perlahan.

Rasional dan terukur

Kegelisahan akibat kenaikan harga BBM dan suku bunga BI untungnya tidak berlangsung lama. Di luar dugaan, harga minyak dunia anjlok hingga pernah di bawah 50 dollar AS per barrel pada Januari 2015.

Kondisi ini tidak disia-siakan pemerintah. Pada 1 Januari 2015, reformasi migas dicanangkan. Subsidi bensin dicabut dan hanya memberikan subsidi tetap untuk solar Rp 1.000 per liter. Normalnya pencabutan subsidi BBM akan ditolak rakyat, tetapi kali ini tidak karena dibarengi penurunan harga bensin menjadi Rp 7.600/liter dari Rp 8.500/liter dan solar menjadi Rp 7.250/liter dari Rp 7.500/liter. BI sebagai otoritas moneter menurunkan suku bunga menjadi 7,50 persen.

Tidak ada yang menyangka reformasi migas bisa secepat itu. Pemerintah baru terbebas dari sandera subsidi BBM yang setiap tahun selalu menjadi beban dan ganjalan berat APBN. Penghematan dari subsidi BBM menyebabkan ruang fiskal pemerintah melebar. Keinginan JKW-JK untuk membangun infrastruktur, yang selama ini bobrok, secara intensif dan berkelanjutan seharusnya sangat realistis.