Kamis, 30 Maret 2017

Ekonomi

Perdagangan Bebas di Kawasan Ekonomi Khusus Pun Wajib Gunakan Rupiah

Rabu, 10 Juni 2015 | 03:19 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Kewajiban Penggunaan rupiah di dalam negeri sudah diatur dalam UU tentang Mata Uang dan ditegaskan dalam Surat Edaran Bank Indonesia tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Indonesia.

Aturan penggunaan rupiah itu juga berlaku pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). "KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) untuk perdagangan bebas itu pun harus menggunakan rupiah. Dalam transaksi pembayaran, kita wajib menerima pembayaran menggunakan rupiah," ujar Plt Kepala Departemen Pengelolaan Uang BI Eko Yulianto di Gedung BI, Jakarta, Selasa (9/6/2015).

Seperti diketahui, masih banyak korporasi yang melakukan transaksi non tunai menggunakan dollar AS. Begitu juga di Kawasan Ekonomi Khusus. Dengan adanya aturan tersebut, maka penggunaan rupiah menjadi sesuatu yang wajib dilakukan.

Selain itu, BI juga mewajibkan pelaku usaha baik perseorangan maupun korporasi wajib mencantumkan harga barang dan atau jasa hanya dalam rupiah. Serta ke jarang mencantumkan harga barang dan atau jasa dalam rupiah dan mata uang asing secara bersamaan (dual quotation).

Menurut BI, tujuan kewajiban tersebut untuk mendukung kewajiban penggunaan rupiah. Meski begitu, BI juga masih membuka penyesuaian terhadap aturan kewajiban penggunaan Rupiah tersebut. Namun, BI memberikan berbagai syarat.

"Pelaksanaan kewajiban ini dapat disesuaikan apabila dinyatakan pemerintah pusat sebagai proyek infrastruktur strategis yang dibuktikan dengan surat dari kementerian atau lembaga (K/L) terkait. BI akan melakukan assessment. Pemohon bisa menyampaikan akta pendirian perusahaan, surat dari K/L dan fotocopy perjanjian," kata Eko.
Penulis: Yoga Sukmana
Editor : Bambang Priyo Jatmiko