Pemerintah Diminta Tunjuk Pertamina sebagai Agregator Gas

JAKARTA, KOMPAS.com - Untuk mempermudah menyeimbangkan harga gas, pemerintah sebaiknya menunjuk agregator tunggal dan pilihannya tidak kepada swasta, namun BUMN energi seperti Pertamina.

"Idealnya agregator gas cukup satu saja. Dengan begitu akan memiliki daya tawar terhadap produsen gas supaya tidak ada permainan harga," kata mantan Sekjen Kementerian ESDM Djoko Darmono kepada media di Jakarta, Minggu (14/6/2015).

Menurut dia, sangat pantas bila pemerintah menunjuk Pertamina selaku agregator tunggal karena merupakan BUMN milik Pemerintah

Djoko menilai, Pertamina memiliki portofolio yang kuat pada gas, baik di tingkat internasional maupun domestik.

"Dengan begitu, Pertamina akan mampu menjamin suplai gas, baik melalui produksi sendiri maupun impor," kata Djoko.

Sementara itu, pengamat ekonomi Universitas Indonesia (UI), Muslimin Anwar, mengingatkan konsep pemerintah melibatkan swasta menjadi agregator gas bukanlah pilihan yang tepat. Sebab, agregator gas akan memiliki peranan strategis dalam mengelola pasokan dan permintaan (supply dan demand), serta menyeimbangkan harga gas dan mengembangkan jaringan infrastruktur.

"Saya optimistis, Pertamina dapat menormalisasikan harga gas dengan cara melalui agregasi produk gas upstream yang saat ini dimilikinya. Di samping itu, Pertamina juga memiliki, mengembangkan, dan mengelola existing infrastruktur gas seperti LNG, Regas, FSRU, Pipelines, CNG dan SPBG," kata Muslimin Anwar.

Dia menambahkan, pasar di Indonesia terbagi pada beberapa pulau dan sumber daya. Maka itu, sudah saatnya pemerintah menerapkan konsep agregator gas untuk mengamankan pasokan, mengelola fluktuasi permintaan dan memastikan harga dalam batas kewajaran.

"Agregator gas memiliki lima peranan, yaitu sebagai supply management, demand management, agregate price, developing infrastructure network dan trading platform. Sehingga agregator tunggal membuat pengelolaan gas bisa lebih terkendali," kata Muslimin.

Dia mengingatkan, sebagai perusahaan yang 100 persen dimiliki oleh negara, Pertamina sangat tepat ditunjuk Pemerintah menjadi agregator gas.