"Ya itu memang targetnya diberikan oleh Presiden dalam rapat kabinet itu, empat hari, belum dicapai. Artinya karena target belum dicapai, otomatis tentu presiden wajar untuk menegur," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Jumat (19/6/2015).
Lama waktu tunggu barang yang ditargetkan pemerintah dipersingkat menjadi 4,7 hari. Kalla menilai ada sejumlah perbaikan yang perlu dilakukan pihak terkait. Salah satunya adalah koordinasi antar lembaga pemegang kepentingan proses bongkar muat barang di pelabuhan. Lainnya berkaitan dengan penyederhanaan aturan dan perbaikan infrastruktur.
"Infrastruktur dan koordinasi serta penyederhanaan aturan, kecepatannya. Itu saja, dua hal, infrastrukturnya dan aturannya serta kecepatan ambil keputusannya," ucap Kalla.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo geram karena tak mendapat jawaban yang memuaskan dari pejabat di Pelabuhan Tanjung Priok soal pihak yang memperlambat dwell time. Kegeraman ini diperlihatkan Jokowi ketika memimpin rapat mendadak di Pusat Perencanaan dan Pengendalian Pelabuhan Tanjung Priok, Rabu (17/6/2015).
Presiden bahkan mengancam akan mencopot petugas lapangan hingga menteri yang tidak mau memperbaiki kondisi pelabuhan peti kemas.
Sikap Jokowi ini mendapat respons positif dari para pengusaha logistik. Pasalnya, kondisi ini sudah lama terjadi dan mengakibatkan kelambanan serta tidak efisiennya aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.