Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sumber Pendanaan Pemda Kaltim untuk Blok Mahakam Harus Jelas

Kompas.com - 21/06/2015, 05:39 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Mariani Soemarno belum mengetahui pasti berapa porsi saham yang akan dimiliki Pemerintah Daerah Kalimantan Timur (Pemda Kaltim) atas Blok Mahakam. Kendati begitu, yang terpenting menurut Rini adalah berapa pun yang akan diambil, sumber pendanaan Pemda Kaltim harus jelas. “Porsi pembagian dengan daerah masih dibicarakan. Tapi yang paling utama, arahan dari Bapak Presiden adalah bahwa kalau daerah mengambil harus jelas pendanaannya dari mana,” kata Rini ditemui di sela-sela buka puasa bersama, Jakarta, Sabtu (20/6/2015).

Selebihnya, lanjut Rini, tujuan dari hak partisipasi (Participating Interest/PI) yang nantinya akan diperoleh Pemda Kaltim haruslah untuk kepentingan masyarakat daerah setempat. “Itu yang harus dikerjakan,” ucap Rini.

Namun, ketika dikonfirmasi soal maksimal PI yang bisa didapat Pemda Kaltim, Rini mengaku belum mengetahui secara pasti. “Saya belum mengetahui soal PP dan Permen yang membatasi itu (PI Pemda),” kata Rini.

“Tapi tentunya saya tidak mau mendahului. Kita harus bicara detail dulu dengan pemda, karena struktur pembiayaan juga penting, bagaimana pendanaannya,” kata Rini.

Utang bank

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 tahun 2004 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 15 tahun 2015, disebutkan bahwa jatah saham yang bisa didapat pemda melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah sebesar 10 persen. Direktur Utama PT Migas Mandiri Pratama, BUMD Kaltim yang akan melaksanakan hak daerah, Hazairin Adha menyatakan bahwa Pemda tetap berharap mendapatkan porsi saham 19 persen. “Kami masih terus berjuang, siapa tahu bisa mendapat lebih dari 10 persen. Kami inginnya 19 persen,” kata Hazairin, Jumat (19/6/2015).

Hazairin mengatakan, pendanaan untuk mengambil hak partisipasi bersumber bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melainkan dari perbankan baik nasional maupun asing. Dia memperkirakan, kebutuhan modal untuk itu mencapai Rp 3 triliun. Tapi, Hazairin tidak memberikan keterangan bank mana yang akan memberikan pinjaman. “Pendanaan tidak dari APBD. Rp 3 triliun itu polanya dalam bentuk pinjaman perbankan. Tapi kami tidak bisa sebutkan nama banknya,” kata dia.

Sementara itu dalam kesempatan sama, Wakil Gubernur Kaltim Mukmin Faisyal memastikan, BUMD Kaltim sudah menyiapkan diri dengan sangat baik untuk turut serta dalam alih kelola Blok Mahakam. “Dalam rangka alih kelola, untuk jatah Kaltim kami siapkan BUMD. BUMD ini telah tujuh tahun berjalan, proses perjuangan kita, dan disertai untuk mendapatkan permodalan. Permodalan itu kita siapkan dengan baik, tidak melalui APBD,” ujar Mukmin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Whats New
Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Whats New
Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Whats New
Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Rilis
IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

Whats New
Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Whats New
Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Whats New
Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Whats New
Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Whats New
Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Whats New
4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

Spend Smart
Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Whats New
Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Whats New
Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com