Ini Keluhan Nelayan Sangihe kepada Menteri Susi

“Yang terhormat, Bu Menteri Kelautan dan Perikanan, kami sebagai nelayan Kabupaten Kep.Sangihe, Provinsi Sulut, datang membawa keluhan kami karena ada nelayan asing Filipina yang sekarang ini mendatangi laut kami. Akibatnya kami sangat menderita dalam hal mata pencaharian dan penangkapan ikan,” kata Susi membacakan salah satu pesan dari nelayan Sangihe, Jakarta, Senin (22/6/2015).

Dalam keluhannya, para nelayan juga melaporkan kepada Susi bahwa pemerintah daerah seolah abai akan kondisi tersebut. “Pemda kami seakan tidak peduli akan hal ini. Oleh karena itu, kami memberanikan diri membawa keluhan penderitaan kami dengan harapan ada jalan keluar,” lanjut Susi mengutip laporan nelayan.

Adapun laporan lain, Susi mengatakan, saat ini banyak sekali warga Filipina yang berada di Tahuna. Umumnya, mereka tidak memiliki kartu penduduk atau pasport. Orang-orang Filipina yang kini berada di Tahuna datang dengan menggunakan ratusan perahu pamboat.

“Pada waktu Ibu Menteri berkunjung, pamboat disuruh bersembunyi di Teluk Tawoali, sehingga tak nampak di Tahuna. Keadaan ini Bupati tahu, tapi tidak ada tindakan atas datangnya warga asing ini,” kata Susi.

Masih menurut laporan sama, Susi mengatakan saat ini nelayan Filipina tidak berkurang, melainkan bertambah dan dengna menggunakan perahu dengan bobot yang lebih besar. “Ini menambah parah kondisi nelayan kami. Sudah ada rencana untuk adakan tindakan sendiri di laut, karena tidak ada perhatian dari pemerintah daerah,” kata Susi membacakan keluhan nelayan.

Pada kesempatan itu, Susi juga membacarakan pesan pendek dari nelayan yang menyindir bahwa pemberantasan penangkapan ikan ilegal (illegall fishing). “Selamat pagi, sekedar info di Sangihe, the star-nya “Illegal Fishing” itu hanya sebuah simbol, dan seperti tidak berlaku. Faktanya sampai saat ini ikan Sangihe tuna, masuk Filipina semua,” kata Susi.

Dalam keluhannya itu, nelayan Sangihe juga blak-blakan bahwa keberadaan nelayan asing di perairan tersebut juga atas dasar bantuan oknum. “Dan perahu Filipina yang hilir mudik di Sangihe, di-back-up aparat dan pejabat. Jadi hiruk pikuk aturan illegal fishing tidak berlaku. Demikian semoga aturan tidak hanya sebuah simbol,” lanjut Susi.

Laporan lain yang diterima Susi juga bernada sama. Nelayan Sangihe menyesalkan, tidak terkoordinasikannya semangat pemberantasan illegal fishing dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. “Selamat malam Bu, kami masyarakat Sangihe sangat menyesalkan, Ibu Menteri getol memberantas pencuri ikan-ikan, tapi di Sangihe ada puluhan bahkan ratusan kapal Filipina kerjasama dengan orang-orang tertentu dan semua biaya operasional ditanggung perusahaan Filipina,” sebut Susi membacakan laporan yang diterimanya tersebut.