Menunggu Perwujudan Komitmen Jokowi

Oleh: M Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS - Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015, pemerintahan Joko Widodo berupaya mengubah wajah politik anggaran menjadi lebih konstitusional dan berpihak kepada rakyat. Jokowi tampak tidak mau terjebak pada pemborosan belanja dan kekeliruan alokasi anggaran seperti rezim-rezim sebelumnya.

Anggaran negara merupakan salah satu politik sumber daya yang digunakan seoptimal mungkin oleh penguasa untuk kepentingan politiknya. Melalui APBN-P 2015, pemerintahan Jokowi ingin menunjukkan bahwa kepentingan politiknya adalah semata guna menggunakan anggaran untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, seperti diamanatkan Pasal 23 Ayat 1 UUD 1945.

Tidak seperti pemerintahan-pemerintahan sebelumnya yang menyusun APBN secara pragmatis dengan hanya berbasis incremental atau proporsional terhadap kenaikan pendapatan domestik bruto (PDB), pemerintahan Jokowi coba menyusun APBN secara ideologis untuk kepentingan rakyat.

Penerimaan pajak, misalnya, dipatok Rp 1.489,26 triliun atau tumbuh 29,86 persen daripada realisasi penerimaan pajak 2014. Target peningkatan penerimaan pajak tersebut jauh di atas peningkatan tahun-tahun sebelumnya yang umumnya di bawah 12 persen per tahun. Ini memperlihatkan ada upaya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan melalui skema perpajakan.

Kebijakan signifikan lainnya adalah upaya mengoreksi kekeliruan anggaran selama ini dengan mengubah anggaran belanja yang nonproduktif menjadi lebih produktif.

Subsidi bahan bakar minyak jenis Premium yang dianggap nonproduktif dan lebih banyak dinikmati kalangan berpunya akhirnya dihapus. Akibatnya, total anggaran subsidi pada APBN-P 2015 dipatok hanya Rp 212 triliun, turun signifikan dibandingkan realisasi anggaran subsidi 2014 yang mencapai Rp 391,96 triliun. Kini, porsi anggaran subsidi terhadap total belanja hanya 10,6 persen, jauh menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang berkisar 22 persen.

Dengan demikian, pemerintah bisa mengalokasikan anggaran lebih besar untuk program- program produktif yang prorakyat, terutama pembangunan infrastruktur. Program ini diharapkan bisa menyerap tenaga kerja dan mendorong kesejahteraan rakyat.

Dalam APBN-P 2015, anggaran infrastruktur mencapai Rp 290 triliun, terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Angka itu meningkat sekitar 40 persen daripada realisasi 2014.