Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Total Indonesie: Belum Ada Respons dari Paris soal 30 Persen Saham Blok Mahakam

Kompas.com - 27/06/2015, 17:33 WIB
Kontributor Balikpapan, Dani Julius

Penulis


BALIKPAPAN, KOMPAS.com – Total E&P Indonesie (TEPI) belum menunjukkan sikap menerima atau tidak atas keputusan lisan pemerintah terhadap rencana sharing pengelolaan di Blok Mahakam di Kalimantan Timur. Sikap sama juga ditunjukkan oleh kantor pusat dari TEPI di Perancis.

Head of Department Media Relation Corporate Communication Division TEPI, Kristanto Hartadi mengatakan, kantor pusat TEPI di Paris pun belum mengeluarkan keputusan apapun atas niat pemerintah itu. “Keputusan (terima tidaknya) seperti ini hanya dari Paris, tetapi sampai sekarang belum ada respons dari sana,” kata Kristanto di sela-sela acara buka puasa bersama dengan sejumlah wartawan di Balikpapan, Jumat (26/6/2015) malam.

Total segera memasuki akhir kontraknya di Blok Mahakam pada Desember 2017. Menjelang akhir kontrak, CEO dari Paris sempat bertemu dengan Presiden Joko Widodo di istana negara pada pertengahan Mei 2015 lalu.

Berselang tidak lama dari pertemuan itu, pemerintah melalui Menteri ESDM Sudirman Said telah mengungkap keinginan mengelola sendiri Blok Mahakam. Belakangan muncul keinginan mengelola Blok Mahakam itu tidak sepenuhnya mampu lepas dari operator lama.

Pemerintah berniat mengambil alih pengelolaan Blok Mahakam dengan Pertamina sebagai pengelola utama memperoleh 70 persen dan Total sebagai partner yang memperoleh 30 persen.

Kristanto mengatakan, keputusan menerima sharing itu tergantung kantor pusat TEPI di Paris. “Semua masih dalam kajian. Masih dipelajari. Belum ada respon (diterima atau tidak),” kata Kristanto.

Berebut saham

TEPI sendiri belum bersikap atas tawaran partisipasi 30 persen pengelolaan Blok Mahakam pada 2018 mendatang. Sebaliknya, sharing saham di tingkat Pertamina justru sudah gonjang ganjing, khususnya dari pihak pemerintah daerah di Kaltim.

Pemerintah memutuskan Pertamina mendapat 70 persen saham mengelola Blok Mahakam. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga membuka peluang daerah ikut terlibat namun dibatasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2015 tentang maksimal partisipasi sebesar 10 persen. Sedangkan Kaltim meminta lebih besar dari yang ditawarkan pemerintah pusat.

Belakangan, sejumlah petinggi di Kaltim, diantaranya Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak, meminta jatah PI lebih besar dari Permen, yakni sebesar 19 persen. Keinginan Kaltim digulirkan saat Awang Faroek Ishak bertemu Menteri ESDM Sudirman Said di Balikpapan, Jumat (26/6/2015) subuh.

Saat itu juga dihadiri DPRD Kaltim, Dirjen Migas IGN Wiratmaja Puja, Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi, Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari, Sekjen APMD Adang Bahctiar dan Dirut Perusda Kaltim Pratama Hadzarin Adha. Pertemuan itu berlangsung di Balikpapan hingga Jumat (26/6/2015) subuh.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com