Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Masih Bolehkan Swasta Terlibat Pengusahaan Air

Kompas.com - 30/06/2015, 08:42 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah masih memberikan kesempatan kepada investor swasta, baik dalam negeri maupun asing, untuk terlibat dalam pengusahaan air di Indonesia.

"Dalam rapat diputuskan bahwa pengusahaan air diberikan kesempatan kepada swasta baik dalam negeri maupun asing untuk ikut serta," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menanggapi harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengusahaan Air di Jakarta, Senin (30/6/2015).

Basuki mengatakan, rancangan aturan ini segera ditandatangani dan difinalisasi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai antisipasi pembatalan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air oleh Mahkamah Konstitusi.

Dengan adanya pembatalan UU tersebut, maka pengelolaan sumber daya air kembali mengacu pada UU Nomor 11 Tahun 1974, yang berarti pengusahaan sumber daya air oleh swasta atau KPS tidak lagi memiliki dasar hukum.

Basuki pun memastikan pemerintah masih mengizinkan adanya keterlibatan investor swasta, namun bukan sebagai prioritas utama, karena pemerintah memberikan kesempatan kepada BUMN maupun BUMD untuk berkontribusi terlebih dahulu.

"Prioritasnya, misalnya di kawasan-kawasan mandiri, itu BUMN BUMD yang sudah ada. Kalau tidak ada BUMN-BUMD yang belum mampu, baru dia (swasta) boleh masuk. Prioritas utamanya adalah BUMN-BUMD," katanya.

Dalam draf RPP tersebut, juga tercantum beberapa persyaratan bagi keterlibatan swasta nasional maupun swasta asing, termasuk apabila ada kontraktor asing yang ingin melakukan Joint Operation dengan kontraktor lokal.

Selain itu, untuk mempermudah ruang gerak BUMN maupun BUMD dalam memberikan pelayanan terkait pengusahaan sumber daya air, pemerintah berencana untuk menghapuskan utang PDAM sebesar Rp 4 triliun.

"Seperti halnya BUMD PDAM masih banyak yang kurang sehat, makanya masih diberikan kesempatan kepada swasta, karena BUMD belum tentu (sehat manajemennya). Kita sekarang lagi menguatkan dengan memutihkan utang beberapa PDAM," ujar Basuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com