Negosiasi Freeport, Tinggal 2 Poin yang Belum Disepakati

Sebanyak 15 aspek telah disepakati, terdiri dari 11 poin aspirasi pemerintah dan masyarakat daerah Papua, dan empat poin yang menjadi domain pemerintah pusat.

“Kesebelas aspek tersebut adalah, (1) memindahkan pusat operasi Freeport ke Papua; (2) memperbaiki hubungan Freeport dengan Pemda Papua dan Kabupaten sekitar; (3) meningkatkan peran serta Pemda dan pengusaha Papua dalam kegiatan sub-kontrak; (4) mewajibkan Freeport untuk menggunakan jasa perbankan nasional (Bank Papua); (5) memperbaiki pengaturan pertambangan rakyat; (6) peningkatan dan pengalihan pengelolaanbandara Moses Kilangin, Timika; (7) meningkatkan kontribusi pembangunan infastruktur wilayah sekitar; (8) penataan program CSR; (9) memperbaiki pengelolaan dampak lingkungan hidup; (10) menyusun rencana paska tambang; dan (11) meningkatkan peran tenaga kerja asal Papua,” papar Sudirman di Kantor Kementerian ESDM, Kamis (2/7/2015).

Sementara itu, empat aspek yang merupakan domain pemerintah pusat yang telah disepakati yaitu (1) menciutkan wilayah menjadi 90.360 hektare, dari semula 212.950 hektare.  Artinya, Freeport telah menyepakati untuk mengembalikan 58 persen luas wilayah kerja kepada pemerintah Indonsia; (2) pengutamaan penggunaan tenaga kerja, barang dan jasa dalam negeri; (3) membangun pengolahan dan pemurnian dalam negeri; serta (4) divestasi.

Namun, untuk divestasi ini Freeport ingin dengan menggunakan mekanisme Initial Public Offering (IPO) di bursa saham.

Sudirman menyampaikan, pada Kamis pagi, Presiden RI Joko Widodo telah menerima kunjungan dari Presiden Komisaris PT Freeport Indonesia, James R Moffett, dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin di Istana Negara, Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi memberikan arahan agar pemerintah berkepentingan untuk membangun iklim investasi yang sehat, sehingga dapat menjaga pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, Presiden Jokowi juga menyatakan pemerintah ingin agar keberadaan Freeport dapat menjadi pilar utama dalam percepatan pembangunan kawasan Papua. Oleh karenanya diperlukan evaluasi menyeluruh sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 16 tahun 2015.

“Presiden memberikan arahan agar dalam menjalankan operasinya, Freeport harus semakin meningkatkan porsi penggunaan kapasitas dalam negeri, baik dalam penggunaan barang dan jasa maupun pemanfaatan tenaga kerja,” sambung Sudirman.

Presiden Jokowi juga menekankan agar hilirisasi terus dilanjutkan. Pembangunan smelter baik melalui skema ekspansi di Jawa Timur, maupun pembangunan yang baru di Papua tidak boleh tertunda. Di samping itu, Sudirman mengatakan Presiden Jokowi berpesan agar pembangunan PLTA Urumuka, Mimika segera direalisasikan, agar masyarakat Papua dapat segera memperoleh manfaatnya.