Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Temui Jokowi, Bos Freeport Kembalikan Blok Kaya Emas

Kompas.com - 03/07/2015, 08:42 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — PT Freeport Indonesia telah menyepakati empat dari enam poin yang diminta pemerintah pusat untuk mendapat kepastian perpanjangan operasinya di tanah Papua. Salah satunya yakni pelepasan luas wilayah kerja yang mencapai 58 persen.

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin menuturkan, dalam wilayah yang dikembalikan ke negara itu bahkan terdapat blok yang kaya tembaga dan emas. “Ada yang menarik dari lokasi yang akan dilepaskan, sebagaimana yang disampaikan Mr Moffet (Chairman of Board of Freeport McMoRan Copper & Gold Inc) ke Presiden. Ada potensi lokasi yang memiliki kandungan besar, yaitu Blok Wabu. Ini juga diserahkan ke pemerintah karena memiliki potensi tembaga 4,3 juta ores, dan kualitas emasnya cukup bagus (2,47 gram per ton),” kata Maroef dalam konferensi pers di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kamis (2/7/2015).

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono menuturkan, Freeport Indonesia telah sepakat untuk menciutkan lahan garapan dari 212.950 hektar menjadi 90.360 hektar.

Asal tahu saja, luas wilayah kerja Freeport Indonesia berangsur mengecil sejak kontrak karya pertama tahun 1967 yang mencapai luas 2,6 juta hektar. Bambang menuturkan, lahan yang dilepas kemungkinan besar akan menjadi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus yang diprioritaskan untuk BUMN dan BUMD.

Dia mengatakan, dimungkinkan pula kerja sama antara pemerintah daerah dan BUMN. “Daerah Wabu yang mau dilepaskan, menurut data, potensinya bagus. Memang daerahnya remote dan perlu investasi besar,” sambung Bambang.

Sementara itu, Menteri ESDM Sudirman Said menegaskan, apabila disepakati maka 58 persen wilayah kerja yang selama ini dikelola Freeport Indonesia akan dikembalikan ke negara (pemerintah pusat) untuk kemudian diserahkan ke pemerintah daerah untuk dikelola.

Namun, jika pemerintah daerah tidak sanggup mengelolanya sendiri, maka pemerintah pusat akan membantu lewat BUMN.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

Work Smart
Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Whats New
Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com