Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Temui Jokowi, Bos Freeport Kembalikan Blok Kaya Emas

Kompas.com - 03/07/2015, 08:42 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — PT Freeport Indonesia telah menyepakati empat dari enam poin yang diminta pemerintah pusat untuk mendapat kepastian perpanjangan operasinya di tanah Papua. Salah satunya yakni pelepasan luas wilayah kerja yang mencapai 58 persen.

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin menuturkan, dalam wilayah yang dikembalikan ke negara itu bahkan terdapat blok yang kaya tembaga dan emas. “Ada yang menarik dari lokasi yang akan dilepaskan, sebagaimana yang disampaikan Mr Moffet (Chairman of Board of Freeport McMoRan Copper & Gold Inc) ke Presiden. Ada potensi lokasi yang memiliki kandungan besar, yaitu Blok Wabu. Ini juga diserahkan ke pemerintah karena memiliki potensi tembaga 4,3 juta ores, dan kualitas emasnya cukup bagus (2,47 gram per ton),” kata Maroef dalam konferensi pers di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kamis (2/7/2015).

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono menuturkan, Freeport Indonesia telah sepakat untuk menciutkan lahan garapan dari 212.950 hektar menjadi 90.360 hektar.

Asal tahu saja, luas wilayah kerja Freeport Indonesia berangsur mengecil sejak kontrak karya pertama tahun 1967 yang mencapai luas 2,6 juta hektar. Bambang menuturkan, lahan yang dilepas kemungkinan besar akan menjadi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus yang diprioritaskan untuk BUMN dan BUMD.

Dia mengatakan, dimungkinkan pula kerja sama antara pemerintah daerah dan BUMN. “Daerah Wabu yang mau dilepaskan, menurut data, potensinya bagus. Memang daerahnya remote dan perlu investasi besar,” sambung Bambang.

Sementara itu, Menteri ESDM Sudirman Said menegaskan, apabila disepakati maka 58 persen wilayah kerja yang selama ini dikelola Freeport Indonesia akan dikembalikan ke negara (pemerintah pusat) untuk kemudian diserahkan ke pemerintah daerah untuk dikelola.

Namun, jika pemerintah daerah tidak sanggup mengelolanya sendiri, maka pemerintah pusat akan membantu lewat BUMN.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com