Banggar DPR Minta Pemerintah Realistis dalam Susun RAPBN 2016

JAKARTA, KOMPAS.com – Setelah menggelar rapat internal, Senin (6/7/2015) siang, Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat memberikan empat masukan tambahan atas hasil rapat pantia kerja (panja) kepada pemerintah.

Ketua Banggar DPR RI Achmadi Noor Supit menyampaikan empat masukan tersebut dalam rapat kerja yang dihadiri Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andinof Chaniago, serta Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo, Senin.

“Pertama, Banggar DPR RI meminta pemerintah agar dalam menyusun RAPBN 2016 lebih realistis dan berdasarkan kondisi dan perkembangan perekonomian saat ini,” kata Achmadi.

Oleh karena itu, pemerintah juga diminta untuk melakukan penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 sehingga dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 2016 dan tahun-tahun berikutnya.

Adapun masukan kedua, pemerintah diminta memperbaiki pemberian subsidi listrik untuk pelanggan 450VA dan 900VA. “Dengan menyesuaikan data Badan Pusat Statistik, Kemensos, TNP2K, dan Kemenko PMK,” tutur Achmadi.

Achmadi juga menyampaikan, Banggar DPR RI mendukung manajemen dan pelaksanaan teknis kementerian/lembaga berbasis tambahan output.

Masukan keempat, Banggar DPR RI memberikan catatan agar dalam program pemberian subsidi non-energi dilakukan evaluasi terhadap pola pemberian subsidi, besarannya, serta pengawasan pelaksanaan.

“Subsidi pupuk benih dan seterusnya yang kalau kita dalami banyak yang tidak tepat sasaran. Barangkali Pak Menteri sebelum membuat nota keuangan, ini nanti dikaji ulang agar kita bisa melihat apakah ini betul-betul tepat sasaran atau tidak,” ucap Achmadi.

Setelah mendengar masukan dari hasil rapat internal Banggar DPR RI, empat hasil rapat panja disepakati oleh pemerintah dan DPR. Keempat hasil rapat panja yang disahkan yaitu panja RKP dan prioritas anggaran 2016; panja asumsi dasar kebijakan fiskal: pendapatan, defisit dan pembiayaan; panja kebijakan belanja pemerintah pusat; serta panja kebijakan transfer ke daerah.

Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro dalam kesempatan tersebut menyampaikan terima kasih kepada Banggar DPR RI karena telah membahas secara detil kerangka ekonomi makro kebijakan fiskal untuk kepentingan penyiapan RAPBN 2016.

“Tentunya di dalam pembuatan naskah banyak kekurangan di sana-sini. Dengan masukan dari Banggar, harapan kami APBN 2016 lebih baik dari APBN tahun-tahun sebelumnya,” ucap Bambang.