Jokowi Diminta Tak Tarik Chatib Basri sebagai Menkeu, Ini Alasannya

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo diminta untuk tidak menarik Chatib Basri masuk ke Kabinet Kerja sebagai menteri. Hal tersebut disampaikan peneliti di lembaga Lingkar Study Perjuangan, Agus Priyanto, menanggapi adanya dorongan agar Chatib kembali menjadi Menteri Keuangan.

Menurut dia, masuknya menteri keuangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu ke kabinet justru dikhawatirkan akan menjauhkan kebijakan pemerintah dari cita-cita Trisakti dan Nawa Cita. Agus menilai, Chatib adalah sosok menteri yang memanjakan pasar daripada kepentingan rakyat luas.

"Chatib Basri sudah dikenal luas dengan pernyataannya tentang 'kantongi nasionalismu'. Ini jelas-jelas akan bertentangan dengan cita-cita Trisakti dan Nawa Cita yang mengharapkan kehadiran peran negara di tengah-tengah rakyatnya," kata Agus di Jakarta, Senin (13/7/2015).

Contohnya, kata dia, Chatib memiliki rekam jejak yang kontraproduktif bagi sektor transportasi publik. Saat menjabat menjadi Menkeu, Chatib menurunkan tarif impor komponen dan suku cadang atau sparepart untuk industri mobil low cost green car (LGCC). Akibatnya, penjualan mobil LGCC di dalam negeri melonjak dari nol menjadi 150.000 unit hanya untuk tahun 2014.

"Jadi, bukan mencari jalan untuk mengembangkan transportasi publik, malah melakukan pengurangan pajak impor sparepart dan komponen mobil 'kutu' yang membuat kota-kota besar di Indonesia tambah macet," ujarnya.

Imbas dari kebijakan itu, kata dia, impor komponen dan sparepart LCGC melonjak sehingga current account defisit makin besar. Chatib juga dituding meninggalkan quatro deficits yang terdiri dari defisit neraca perdagangan, defisit neraca pembayaran, defisit transaksi berjalan, dan defisit APBN.

"Rupiah pun semakin rontok, dan Chatib mewariskan masalah quatro deficits kepada Jokowi," ulas Agus.

Oleh karenanya, Agus menilai wajar bila muncul anggapan bahwa Chatib merupakan ekonom yang anti-Trisakti, dan bahkan tak mau membela nasionalisme. "Jadi, apakah orang yang menciptakan masalah warisan ekonomi, anti-Trisakti, dan nasionalismenya diragukan itu yang akan disetujui oleh Jokowi untuk mewujudkan cita-cita Trisakti dan Nawa Cita?" ucap Agus.

Ia menambahkan, usia pemerintahan saat ini sudah lebih dari 6 bulan. Kini, kata dia, mayoritas rakyat juga sudah mulai mengerti dengan beberapa kebijakan Jokowi yang sangat mengecewakan.

"Jika Pak Jokowi tidak segera membenahi kabinet, kewibawaan pemerintahan dan kepercayaan rakyat secara perlahan, tetapi pasti, segera sirna," ujar dia.