Kasus Suap Bupati Tak Ganggu Investasi di KEK Morotai

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus dugaan suap Bupati Morotai, RS kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) AM pada saat Pilkada Morotai diyakini tidak akan berpengaruh terhadap minat investor di wilayah yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) itu. "Tidak ada pengaruhnya. Kasusnya juga tidak ada kaitannya dengan KEK. Itu tergantung kasusnya. Kecuali misalnya (calon investor) harus bayar (pungli/pelicin)," kata Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Azhar Lubis dihubungi Kompas.com, Selasa (14/7/2015).

Azhar juga membenarkan ketika dikonfirmasi, kasus hukum yang menjerat pejabat daerah bakal memengaruhi minat investor jika berkaitan dengan pungutan liar alias pungli. "Baru mereka (investor) khawatir. Kalau (kasus Morotai) ini kan enggak," sambung dia.

Atas dasar itu, Azhar memastikan pemerintah tetap mempromosikan Morotai sebagai tujuan investasi di sektor pariwisata. Memang Azhar mengakui, tantangan yang harus dipercepat saat ini adalah terbentuknya administrator KEK di Morotai. Sehingga, apabila ada investor yang melakukan penjajakan segera bisa dilayani. Potensi investasi pun bisa segera direalisasi. "Kalau belum kan siapa nanti yang melayani ke sana? Kan di KEK itu harus ada administrator KEK. Itu nanti yang melakukan pelayanan perizinan di sana," jelas Azhar.

"Kalau sudah ada KEK, sudah ada kantornya, barulah pusat bisa mendelegasikan kewenangan," kata dia lagi.

Dihubungi terpisah, pengusaha nasional Sandiaga S Uno menyatakan, investasi di daerah selalu menarik. Namun dia bilang, tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sangatlah penting demi keberlanjutan dan nilai tambah. "Pemda CnC di sini betul-betul harus clear and clean. Jadi, hal ini menjadi syarat utama," kata Sandiaga.

Sementara itu, ketika ditanyakan investor lebih perhatian pada pemda yang bersih ataukah ketersediaan infrastruktur dan pasar, Sandiaga menegaskan ketertarikan investor terhadap suatu wilayah adalah kombinasi semua aspek. "Kalau pemda tidak bersih pasti akan berpengaruh (pada turunnya minat). Tapi memang daya tarik investasi itu adalah kombinasi dari berbagai faktor, infrastruktur, pasar, sumber daya dan juga tenaga kerja, serta regulasi," ucap Sandi.

Kemarin, Senin (13/7/2015) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Bupati Morotai RS sebagai tersangka kasus dugaan suap kepada AM, mantan Ketua MK, terkait sengketa Pilkada Morotai di MK. Pemeriksaan RS, Senin lalu, merupakan pemeriksaan pertama setelah ditahan KPK pada Rabu (8/7/2015). (Baca: Bupati Morotai Diperiksa KPK Usai Dilakukan Penahanan)