Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebagian Besar Pinjaman Bank Dunia Tak Dimanfaatkan, Ini Alasan Pemerintah

Kompas.com - 15/07/2015, 14:45 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengakui bahwa sebagian besar pinjaman bank dunia belum bisa dimanfaatkan pemerintah. Hal ini karena belum siapnya pembangunan proyek.

"Apa yang terjadi sekarang, proyek kita itu baru direncanakan begitu proyek ditentukan sehingga yang terjadi pinjaman bank dunia itu sebagian besar tidak bisa dimanfaatkan karena ketidaksiapan proyek. Atau kalau enggak, proyek baru direncanakan sehingga tender terlambat, kecuali PU (pekerjaan umum)," kata Sofyan di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis (16/7/2015).

Hari ini, Wapres jusuf Kalla memimpin rapat percepatan perencanaan proyek infrastruktur. Selain Sofyan, hadir Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo, Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi M Nasir, serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago.

Dalam rapat tersebut, Wapres menginstruksikan agar perencanaan proyek sudah siap sebelum tahun anggaran proyek tersebut. Tidak ada lagi perencanaan proyek yang dilakukan pada tahun anggaran.

"Sehingga misalnya mau bikin waduk, sudah ada alokasinya sehingga kita tender langsung, saat mau dikerjakan sudah ada design-nya. Dengan begitu saja lebih cepat proyek ini berjalan. Kalau tidak, seperti sekarang mau proyek berjalan, apa yang mau dibantu? di mana? desainnya bagaimana?" sambung Sofyan.

Ia menyampaikan bahwa pemerintah akan meniru apa yang dilakukan Tiongkok dan Jepang dalam merencanakan pembangunan proyek. Misalnya, proyek pembangunan rel kereta api. Tiongkok memiliki biro sendiri yang merencanakan pembangunan kereta api tersebut secara matang. Biro ini juga memiliki sumber daya manusia dengan beragam keahlian.

Sementara Jepang mempunyai konsultan proyek yang ahli di bidangnya. Atas dasar itu, pemerintah mulai memberdayakan para ahli dalam negeri dalam menyusun perencanaan proyek.

"Jadi nanti BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi), universitas, LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) jadi konsultan supaya semua proyek disiapkan sampai detail engineringnya, atau paling sedikit feasibility study (studi kelayakan) sehingga tahun anggaran mulai, proyek langsung jalan," tutur Sofyan.

Secara terpisah, Andrinof menyampaikan bahwa lebih dari 50 persen proyek yang sedianya mulai dikerjakan pada 2016, belum siap perencanaan teknisnya. Proyek yang belum siap tersebut umumnya menyangkut pembangunan infrastruktur.

Menurut dia, kesiapan proyek sering kali belum memadai sehingga anggarannya tidak bisa disediakan. Para calon investor pun belum bisa memutuskan untuk menggelontorkan dana jika perencanaan teknis belum siap.

"Ketika apa yang ingin dibuat ditentukan, ketika dukungan dana tambahan kita sudah temukan sumbernya dari negara mitra, masalahnya adalah kesiapan, ada yang feasibilty study (studi kelayakan) belum ada," sambung Andrinof.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panen Jagung bersama Mentan di Sumbawa, Jokowi Tekankan Pentingnya Keseimbangan Harga

Panen Jagung bersama Mentan di Sumbawa, Jokowi Tekankan Pentingnya Keseimbangan Harga

Whats New
Suku Bunga Acuan BI Naik, Peritel Khawatir Bunga Pinjaman Bank Naik

Suku Bunga Acuan BI Naik, Peritel Khawatir Bunga Pinjaman Bank Naik

Whats New
Laba Bank-bank Kuartal I 2024 Tumbuh Mini, Ekonom Beberkan Penyebabnya

Laba Bank-bank Kuartal I 2024 Tumbuh Mini, Ekonom Beberkan Penyebabnya

Whats New
Bank Sentral AS Sebut Kenaikan Suku Bunga Tak Dalam Waktu Dekat

Bank Sentral AS Sebut Kenaikan Suku Bunga Tak Dalam Waktu Dekat

Whats New
Panduan Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu ATM BRI Bermodal BRImo

Panduan Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu ATM BRI Bermodal BRImo

Spend Smart
PMI Manufaktur April 2024 Turun Jadi 52,9 Poin, Menperin: Ada Libur 10 Hari...

PMI Manufaktur April 2024 Turun Jadi 52,9 Poin, Menperin: Ada Libur 10 Hari...

Whats New
Siapa Hendry Lie, Pendiri Sriwijaya Air yang Jadi Tersangka Korupsi Timah Rp 271 Triliun?

Siapa Hendry Lie, Pendiri Sriwijaya Air yang Jadi Tersangka Korupsi Timah Rp 271 Triliun?

Whats New
Inflasi Lebaran 2024 Terendah dalam 3 Tahun, Ini Penyebabnya

Inflasi Lebaran 2024 Terendah dalam 3 Tahun, Ini Penyebabnya

Whats New
Transformasi Digital, BRI Raih Dua 'Award' dalam BSEM MRI 2024

Transformasi Digital, BRI Raih Dua "Award" dalam BSEM MRI 2024

Whats New
Emiten Buah Segar BUAH Targetkan Pendapatan Rp 2 Triliun Tahun Ini

Emiten Buah Segar BUAH Targetkan Pendapatan Rp 2 Triliun Tahun Ini

Whats New
SYL Gunakan Anggaran Kementan untuk Pribadi, Stafsus Sri Mulyani: Tanggung Jawab Masing-masing Kementerian

SYL Gunakan Anggaran Kementan untuk Pribadi, Stafsus Sri Mulyani: Tanggung Jawab Masing-masing Kementerian

Whats New
Saat Sri Mulyani Sampai Turun Tangan Urusi Kasus Alat Tunanetra SLB yang Tertahan Bea Cukai

Saat Sri Mulyani Sampai Turun Tangan Urusi Kasus Alat Tunanetra SLB yang Tertahan Bea Cukai

Whats New
Emiten Manufaktur Kosmetik VICI Catat Pertumbuhan Laba Bersih 20 Persen Menjadi Rp 47,1 Miliar pada Kuartal I-2024

Emiten Manufaktur Kosmetik VICI Catat Pertumbuhan Laba Bersih 20 Persen Menjadi Rp 47,1 Miliar pada Kuartal I-2024

Whats New
Jalankan Fungsi Perlindungan Masyarakat, Bea Cukai Banten Berantas Peredaran Barang Ilegal

Jalankan Fungsi Perlindungan Masyarakat, Bea Cukai Banten Berantas Peredaran Barang Ilegal

Whats New
Impor Bahan Baku Tepung Kini Cukup dengan Dokumen Laporan Surveyor

Impor Bahan Baku Tepung Kini Cukup dengan Dokumen Laporan Surveyor

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com