Perpres Anti-kriminalisasi bagi Kepala Daerah untuk Percepatan Pembangunan

Menurut Andrinof, perpres dan inpres itu akan selesai dalam waktu dekat ini, yakni seusai Lebaran. "Itu (perpres dan inpres) tentu ada di Pak Menko (Sofyan Djalil), sedikit lagi (selesai). Lebaran dulu, ya habis Lebaran lah (selesainya)," ujar Andrinof seusai buka puasa bersama para ekonom di kantor Bappenas, Jakarta, Rabu (15/7/2015) malam.

Dia menjelaskan bahwa aturan tersebut nantinya akan menjamin para kepala daerah tak dikriminalisasi karena menggunakan dana percepatan pembangunan di daerah. Saat ini, kata dia, ada Rp 255 triliun dana yang mengendap di daerah karena para pejabat daerah ketakutan terjerat kasus hukum.

Selain Andrinof, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro juga sempat mengungkapkan bahwa banyak para pejabat di daerah takut dikriminalisasi terjerat korupsi karena banyak aturan yang tak jelas.

"Kenapa di daerah ada uang Rp 255 triliun nganggur itu karena sebagian pejabat daerah ketakutan (dikriminalisasi)," ujar Bambang di Jakarta, Senin (13/7/2015).

Dia menjelaskan, sebenarnya ketakutan tersebut bukan hanya terjadi pada pejabat daerah. Pejabat pemerintahan pusat pun ada yang ketakutan menggunakan uang anggaran tersebut. Oleh karena itu, pemerintah saat ini sedang membuat peraturan agar pejabat pemerintah tak ragu menggunakan anggaran.

Namun, Bambang enggan merinci rencana aturan tersebut. Bambang yakin adanya aturan jenis lain penggunaan anggaran tersebut akan membuat pejabat, terutama di daerah, bisa lebih percaya diri menggunakan anggaran tersebut. Dengan demikian, tak ada lagi istilah pengendapan dana di daerah.

"Jadi bayangkan kalau pejabat daerah tidak ketakutan seperti sekarang, itu mungkin sebagian dari uang-uang di bank daerah sekarang sudah bisa cair dan dampaknya langsung ke pertumbuhan (ekonomi)," kata dia.