Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketergantungan terhadap Komoditas Juga Jadi Tanggung Jawab Pemda

Kompas.com - 29/07/2015, 02:18 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Riset CORE Indonesia, Mohammad Faisal, menyebut untuk bisa keluar dari jebakan komoditas, atau ketergantungan pertumbuhan ekonomi yang bersumber pada komoditas, diperlukan upaya tidak hanya dari pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah daerah (pemda).

Pasalnya, kata Faisal, akibat peraturan desentralisasi, pemda memiliki kekuasaan yang lebih besar untuk menjalankan atau mengelola ekonomi di daerahnya. Dia bilang, pemda harus mulai memikirkan untuk membangun industri hilir dari sumber daya alam yang dimiliki.

Faisal mencontohkan daerahnya sendiri Kalimantan, di mana sangat tergantung akan komoditas seperti sawit, batubara, serta minyak. Akibat melorotnya harga komoditas dan melemahnya permintaan, pada akhirnya pertumbuhan ekonomi Kalimantan pada kuartal-I 2015 hanya 1,1 persen. Padahal, pada tahun 2014 tanah Borneo itu mampu tumbuh 3,2 persen.

Dibandingkan dengan Sulawesi, pertumbuhan ekonomi di Kalimantan tak lebih menggembirakan. Pada kuartal-I 2015, Sulawesi mampu tumbuh 7,3 persen. Pada 2014, ekonomi Sulawesi tumbuh 6,9 persen.

"Di Sulawesi Selatan tidak terjadi apa-apa (perlambatan) karena mereka mengandalkan pertanian dan industri turunannya," kata Faisal ditemui usai diskusi, Selasa (28/7/2015).

Sisa waktu lima bulan ke depan merupakan kesempatan bagi pemda untuk menentukan prioritas industri hilir apa yang akan dibangun, yang sesuai dengan sumber daya alam yang ada. Baru setelah itu, dilakukan pembangunan infrastruktur yang berkaitan.

"Apa yang mau dibangun, apakah manufaktur turunan sawit. Atau pariwisata," sambung dia.

Mengenai pendanaan pembangunan infrastruktur, Faisal mengakui memang dibutuhkan banyak biaya. Tentu saja kata dia, tidak bisa seluruhnya mengandalkan APBN ataupun APBD.

Dalam hal ini, Faisal menyebut bisa dilakukan kerjasama pemerintah swasta (KPS), mula-mula dengan investor dalam negeri, baru setelahnya kalau masih juga kurang dengan investor luar negeri.

Kepala Pusat Ekonomi Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Lucky Al Firman mengatakan, rendahnya harga komoditas menjadi satu dari empat resiko perbaikan ekonomi Indonesia.

Lucky mengatakan, harga komoditas yang melorot telah menekan ekspor dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal-I 2015 hanya mampu mencapai 4,7 persen.

"Apa yang terjadi? Pulau-pulau banyak tergantung komoditas. Kalimantan hanya tumbuh 1,1 persen sedangkan Sumatera tumbuh 3,5 persen. Yang memukul kita adalah komoditas. Ke depan kita tidak bisa lagi tergantung dari komoditas," ucap Lucky.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Spend Smart
Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Whats New
Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com