Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kenapa Damri Ditunjuk Jadi Operator BRT di 33 Provinsi?

Kompas.com - 30/07/2015, 10:38 WIB
Alsadad Rudi

Penulis


UNGARAN, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan menjelaskan alasan ditunjuknya Perum Damri sebagai operator layanan bus rapid transit (BRT) yang akan beroperasi di 33 provinsi. Penunjukan Damri dilatarbelakangi kekhawatiran terhadap ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mengoperasikan bus.

Direktur Bina Sistem Transportasi Perkotaan Kemenhub Yuyun Wahyuningrum mengatakan, kekhawatiran terhadap ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mengoperasikan bus mengacu dari pengalaman Kemenhub yang beberapa tahun lalu sempat menyerahkan bus langsung kepada pemerintah daerah, bukan kepada perusahaan bus profesional.

Menurut Yuyun, hal tersebut berdampak terhadap banyaknya bus yang tidak terawat. "Kebanyakan Pemda tidak punya pengalaman mengelola angkutan umum. Makanya kita serahkan ke Damri dulu. Sambil Pemdanya belajar," kata Yuyun saat acara peresmian proyek perakitan 1.000 bus berstandar BRT di pabrik karoseri bus CV Laksana, Ungaran, Jawa Tengah, Rabu (29/7/2015).

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Perum Damri Agus Subrata mengatakan beberapa tahun terakhir pihaknya memang sering menerima bus dari pemerintah daerah yang sudah dalam keadaan tidak laik. Hal itulah yang Agus sebut tidak boleh lagi terjadi ke depannya.

"Jangan sampai nanti busnya udah jelek baru dikembalikan ke kita. Banyak contoh. Seperti Manado, sudah jelek baru diserahkan ke kita. Kalau sudah ada yang rusak baru lari ke kita," ucap dia.

Sebagai informasi, Kemenhub telah secara resmi memulai proyek perakitan 1.000 bus berstandar BRT. Perakitan 1.000 bus merupakan bagian dari program pengadaan 3.000 bus berstandar BRT yang akan berlangsung hingga 2019.

Ribuan unit bus tersebut nantinya akan disebar ke 33 provinsi, kecuali DKI Jakarta. Bus-bus yang akan dibagikan ke 33 provinsi itu nantinya akan dioperasikan oleh operator yang sama, yakni Perum Damri. Namun pengecualian diberikan untuk bus-bus yang akan beroperasi di area Jabodetabek. Karena bus untuk area ini akan dioperasikan oleh Perum Perusahaan Pengangkutan Djakarta (PPD) sebagai layanan bus Transjabodetabek.

Beberapa tahun lalu, Kemenhub pernah melakukan hal serupa, yakni melaksanakan program pengadaan bus disertai pembuatan sistem BRT di kota-kota yang ingin menerapkan sistem tersebut. Data di Kementerian Perhubungan mencatat ada 18 kota yang pembuatan sistem BRT-nya didanai oleh Kementerian Perhubungan. Kota-kota itu yakni Medan, Padang, Pekanbaru, Palembang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Makassar, Manado, Ambon, Manado, Gorontalo, Batam, Tangerang, Bogor, dan Solo.

Adapun kota yang memiliki sistem BRT namun tidak didanai oleh Kemenhub adalah Jakarta dan Bandar Lampung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Whats New
Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Whats New
Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan 'Open Side Container'

Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan "Open Side Container"

Whats New
Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Whats New
Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Whats New
Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Whats New
Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Whats New
Kemenag Pastikan Guru PAI Dapat THR, Ini Infonya

Kemenag Pastikan Guru PAI Dapat THR, Ini Infonya

Whats New
Harga Emas Antam Meroket Rp 27.000 Per Gram Jelang Libur Paskah

Harga Emas Antam Meroket Rp 27.000 Per Gram Jelang Libur Paskah

Whats New
Kapan Seleksi CPNS 2024 Dibuka?

Kapan Seleksi CPNS 2024 Dibuka?

Whats New
Info Pangan 29 Maret 2024, Harga Beras dan Daging Ayam Turun

Info Pangan 29 Maret 2024, Harga Beras dan Daging Ayam Turun

Whats New
Antisipasi Mudik Lebaran 2024, Kemenhub Minta KA Feeder Whoosh Ditambah

Antisipasi Mudik Lebaran 2024, Kemenhub Minta KA Feeder Whoosh Ditambah

Whats New
Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Whats New
Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Whats New
Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com