Ekonomi Lesu, 7.000 Karyawan di Jabar Terancam PHK

“PHK dan tidak perpanjang kontrak sudah terjadi. Di Cimahi, ada sekitar 850 pegawai yang di PHK,” ujar Ketua Apindo Jabar, Dedy Widjaja kapada Kompas.com melalui saluran teleponnya, Jumat (31/7/2015).

Dedy menjelaskan, 850 pegawai itu hanya di Cimahi. Sedangkan di seluruh Jabar, ia memperkirakan pegawai yang dipecat atau kontraknya tidak diperpanjang diperkirakan mencapai 6.000-7.000 orang. Namun, ia tidak bisa menyebutkan perusahaan mana saja yang melakukan PHK.

“Perusahaan sensitif sekali dalam masalah PHK, pengurangan jam kerja, perumahan, dan lainnya,” ungkapnya.

Informasi yang berhubungan dengan karyawan sangat berpengaruh pada kepercayaan konsumen, vendor, penyuplai bahan baku, hingga perbankan. Misalnya jika konsumen mengetahui salah satu perusahaan memecat karyawannya dalam jumlah besar maka kepercayaannya akan berkurang.

Begitupun dengan perbankan, perusahaan tersebut akan kesulitan memperoleh kredit jika perusahaan tersebut mem-PHK banyak orang. “Itulah mengapa perusahaan sangat tertutup dengan informasi kekaryawanannya. Tapi saya perkirakan yang tidak lagi dipekerjakan setelah Lebaran ini di Jabar sekitar 6.000-7.000 orang,” katanya.

Dedy mengatakan, yang terpuruk akibat kondisi ekonomi di Indonesia bukan hanya terjadi di sector tekstil ataupun garmen. Contohnya, pertambangan seperti batu bara, nikel, kuningan, nilainya jatuh. Begitupun dengan perkebunan seperti sawit, teh, dan karet juga jatuh dan merugi.

Pembeli dari dalam negeri tidak ada sehingga mereka menggenjot ekspor yang menggunakan harga internasional. “Kami ataupun pemerintah tidak berdaya mengatur harga internasional,” tuturnya.

Karena itu, solusi paling cepat saat ini adalah segera mencairkan dana dalam negeri, terutama untuk infrastruktur.

Dedy mengungkapkan, pengunaan local content dalam infrastruktur sangat tinggi, sehingga bisa menjadi daya pangangkat ekonomi dalam negeri.

Mengenai perbaikan ekonomi ke depan, Dedy mengaku belum melihat ada titik terang. Untuk itu, ia menyarankan presiden segera memperbaiki kinerja dengan melakukan reshuffle menteri yang kinerjanya kurang.