Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Regulasi Impor Hiu Harus Jadi Kewenangan KKP

Kompas.com - 31/07/2015, 16:34 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
– Importasi sirip hiu siap untuk konsumsi masih diperbolehkan, namun dibatasi. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 61 tahun 2013 tentang ketentuan impor produk tertentu.

Mengenai masih adanya regulasi impor sirip hiu ini, Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Sudirman Saad, mengatakan memang kebijakan pembatasan atau pelarangan impor suatu produk merupakan domain Kementerian Perdagangan. Namun, hal tersebut harusnya melibatkan kementerian teknis terkait. “Tapi seingat saja, saya enggak pernah diskusi dengan Menteri Perdagangan tentang impor hiu (masih diperbolehkan),” kata Saad, ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (31/7/2015).

Lebih lanjut, Saad mengatakan, saat ini Indonesia merupakan salah satu negara dalam konvensi internasional soal keberlanjutan biota laut dan ekosistemnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sendiri sudah mengeluarkan kebijakan moratorium ekspor hiu.

Hal tersebut, sambung Saad, merupakan tanggung jawab Indonesia terhadap kesepakatan internasional. Saad mengatakan, jika negara-negara lain sudah sepakat untuk tidak melakukan perdagangan ikan hiu, harusnya hal ini direspon dengan kebijakan yang selaras. Mengingat populasi hiu yang makin minim, ia pun berharap ke depan ada perubahan regulasi soal perdagangan ikan hiu.  “Ke depan harusnya regulasi tentang hiu itu tanggung jawabnya di kita (KKP),” kata Saad.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com