Tiga PR untuk Menteri Darmin Nasution

JAKARTA, KOMPAS.com - Penunjukan Darmin Nasution sebagai Menteri Koordinator Perekonomian disambut baik pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Tugas berat mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia yang loyo hingga semester I-2015 ini pun menjadi tantangan utama mantan Gubernur Bank Indonesia itu.

Di mata pengusaha, ada beberapa pekerjaan rumah (PR) prioritas yang harus dikerjakan Darmin dalam waktu cepat. PR prioritas itu terdiri dari tiga hal yang mampu menahan laju penurunan ekonomi. "Nomor satu itu mempercepat penyerapan anggaran yang sebenarnya duitnya sudah ada, tinggal bagaimana itu diserap," ujar Ketua Apindo Haryadi Sukamdani saat dihubungi Kompas.com, Jakarta, Rabu (12/8/2015).

Realisasi belanja negara hingga 31 Juli 2015 menunjukkan penyerapan memang masih minim. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi anggaran mencapai Rp 913,5 trilun, atau hanya 46 persen dari pagu belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 sebesar Rp 1.984,1 triliun.

Realisasi belanja negara tersebut terdiri dari realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp 524,1 triliun dan transfer ke daerah serta dana desa mencapai Rp 389,3 triliun. Sayangnya, kata pemerintah, ada Rp 270 triliun dana yang mengendap di daerah dan belum dipergunakan oleh pemerintah daerah. Rendahnya realisasi penyerapan anggaran itu diakui pemerintah menjadi salah satu penyebab turunnya pertumbuhan perekonomian saat ini.

Selanjutnya PR prioritas kedua menurut pengusaha yaitu memperbaiki kedisiplinan koordinasi dengan otoritas moneter yaitu Bank Indonesia (BI). Saat ini kata Haryadi, nilai tukar rupiah yang menyentuh Rp 13.800 per dollar AS sudah sangat berbahaya. Bauran kebijakan moneter yang tepat pun diperlukan untuk mengantisipasi semakin longsornya rupiah karena tekanan global. "Ini kan (rupiah) sesuatu yang bahaya kalau terus-terusan begini (anjlok)," kata dia.

Sementara itu PR prioritas ketiga yang harus diselesaikan Darmin Nasution menurut pengusaha yaitu menyingkirkan sumbatan-sumbatan investasi di daerah. Menurut pengusaha, sumbatan investasi yang ada di daerah membuat sektoril terpukul. Pengusaha merasa masih ada regulasi-regulasi yang mempersulit meraka untuk mengembangkan bisnisnya di daerah.