Menteri Bidang Ekonomi Diminta Pulihkan Daya Beli dan Dorong Sektor Riil

JAKARTA, KOMPAS.com - Pekerjaan rumah pertama yang harus diselesaikan para menteri baru dalam tim ekonomi Kabinet Kerja adalah memulihkan daya beli masyarakat. Selanjutnya, mendorong agar sektor riil bisa bangkit kembali.

"Kalau sektor riil terus terpuruk, siapa yang akan menyiapkan lapangan kerja? Pemerintah enggak bisa menyiapkan itu, pemerintah hanya bisa menarik lapangan kerja dari PNS," kata Direktur Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Enny Sri Hartati di Jakarta, Kamis (13/8/2015) malam.

Menurut dia, kebangkitan sektor riil, termasuk kebangkitan dunia industri akan mendorong pertumbuhan lapangan kerja. Kendati demikian, pemerintah dinilainya harus berperan dalam mencegah potensi ancaman pemberhentian karyawan secara massal.

"Kita tidak mungkin menyerahkan itu pada pengusaha karena mereka juga menghadapi berbagai tekanan high cost ekonomi. Sekarang bagaimana mulai diuraikan mana tekanan high cost ekonomi yang bisa dilakukan penurunan," tutur Enny.

Ia berharap menteri koordinator bidang ekonomi yang baru bisa saling bekerjasama sehingga kebijakannya bisa saling terintegrasi.

Menko Oerekonomian kini dijabat Darmin Nasution, serta Rizal Ramli menjabat Menko Bidang Kemaritiman. Darmin menggantikan Sofyan Djalil, sedangkan Rizal menggantikan Indroyono Soesilo.

Sementara itu, pekerjaan rumah terberat bagi Menteri Perdagangan baru adalah menghadapi kebijakan devaluasi Tiongkok. Enny memprediksi kebijakan ini berdampak langsung terhadap serbuan barang-barang impor dari Tiongkok.

Terkait pencopotan dua Menko bidang perekonomian, Enny berpendapat bahwa Presiden Joko Widodo memandang persoalan ekonomi yang terjadi merupakan dampak kurangnya jiwa kepemimpinan Menko dalam mengkoordinasikan antarkementerian.

Ibaratnya permainan orkestra, dua menko yang diganti itu dinilai kurang mampu menjadi dirigen yang memandu jalannya permainan. Padahal, menurut Enny, pelaku dunia usaha tidak menilai siapa yang salah atau benar dalam mengambil kebijakan.

Pelaku dunia usaha menilai kebijakan kongkret apa yang bisa segera dilakukan untuk mengatasi berbagai sumbatan atau pelemahan ekonomi nasional.

"Nah, ini yang memang nanti jadi pertaruhan, apakah test case Presiden ini betul atau tidak," ujar dia.

"Ini kan hampir semua sektor tidak jalan, mengalami stagnansi, baik di sektor industri, sektor-sektor properti juga mulai gundah, padat karya dan manufaktur ini kegundahannya sejak akhir 2014. Sekarang tidak lagi perlu konsep dari pemerintah, tetapi insentif, debirokratisasi dan deregulasi apa dari pemerintah yang akan dilakukan untuk mengatasi berbagai macam persoalan itu," tutur Enny.