Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ekonomi Melambat, PHK Merebak

Kompas.com - 18/08/2015, 12:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kelesuan ekonomi dunia yang mempengaruhi perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional dalam setahun terakhir mulai berdampak ke sektor ketenagakerjaan.

Pelambatan ekonomi menjadi alasan sejumlah perusahaan untuk mengurangi jumlah tenaga kerjanya.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menuturkan,  selama tujuh bulan pertama tahun ini sudah ada sekitar 30.000-an pekerja yang dirumahkan untuk sementara waktu oleh perusahaan tempat mereka bekerja.

Menurut dia, sebagian besar pekerja itu berasal dari sektor manufaktur, terutama garmen.

Sayangnya, Hanif masih enggan merinci jumlah pekerja yang dirumahkan dan nama perusahaan. "Data masih dikonsolidasikan, sejauh ini datanya seperti itu," kata Hanif akhir pekan lalu.

Tetapi, berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan jumlah tenaga kerja memang fluktuatif.

Pada Februari 2014, jumlah orang yang bekerja 118,16 juta orang. Pada Agustus 2014 jumlahnya turun menjadi 114,62 juta orang.  Sementara itu, pada Februari 2015 jumlah pekerja mencapai 120,85 juta orang.

Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat Usman menuturkan pengurangan tenaga kerja di industri manufaktur dipicu oleh perlambatan ekonomi nasional yang membuat daya beli masyarakat menurun.

Ia mencontohkan, permintaan masyarakat untuk produk garmen sejak akhir tahun lalu mulai menurun lantaran sebagian besar masyarakat mengutamakan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

Menurut Ade, melambungnya harga berbagai kebutuhan pokok memaksa sebagian besar masyarakat mengalokasikan dana yang lebih besar untuk berbelanja bahan pangan.

"Belum lagi, biaya pendidikan saat ini juga sangat mahal. Ini membuat daya beli masyarakat untuk kebutuhan lain seperti pakaian jadi turun," ujar Ade.

Hanya saja, Ade bilang sejatinya perumahan 30.000 pekerja itu belum ada artinya dibandingkan dengan jumlah pekerja yang terserap di sektor tekstil sejak tahun lalu yang mencapai 2,5 juta orang.

Untuk mencegah peningkatan jumlah pekerja yang dirumahkan, Hanif meminta pengusaha menyiasati perlambatan ekonomi tanpa harus merumahkan karyawan.

Wakil Ketua Umum Kadin bidang Kebijakan Publik Haryadi Sukamdani berharap pemerintah segera memperbaiki kondisi ekonomi.

Menurutnya, banyak potensi ekonomi nasional yang bisa digenjot untuk mengimbangi perlambatan ekonomi global. Salah satunya dengan menggenjot belanja pemerintah.

"Belanja pemerintah harus digenjot untuk mendongkrak konsumsi dalam negeri. Kalau tidak akan susah," ujar dia. (Agus Triyono, Herlina KD)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com