Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perpres LRT Segera Dikirim ke Jokowi, Adhi dan Jakpro Ditugasi Bangun Prasarana

Kompas.com - 21/08/2015, 08:15 WIB
Estu Suryowati

Penulis

Sumber
JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah akhirnya memutuskan melelang operator sekaligus pengadaan sarana light rail transit (LRT) Jabodetabek. Pemerintah juga menunjuk PT Adhi Karya Tbk dan PT Jakarta  Propertindo sebagai pelaksana pembangunan prasarana moda transportasi kereta ringan tersebut. Hal itu bakal tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan, paling lambat hari Jumat (21/8/2015) ini draft perpres bisa dikirim ke Presiden Joko Widodo.

“Memang yang tadinya agak berbeda pendapat itu pembangunan prasarana dan sarananya. Tadinya disatukan, sekarang dipecah dua,” kata Darmin usai menggelar rapat koordinasi dengan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama di kantornya, Kamis (20/8/2015).

Dalam draft Perpres tersebut prasarana LRT untuk wilayah Bogor-Depok-Bekasi akan dikerjakan oleh Adhi Karya. Sedangkan prasarana LRT untuk wilayah DKI Jakarta akan dikerjakan oleh BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Prasarana LRT akan mencakup pembangunan rel, stasiun, serta depo. Sedangkan sarananya meliputi pengadaan kereta sekaligus pengoperasian dan perawatannya.

Kereta layang tersebut akan melintang dengan tujuh koridor mulai dari Jakarta, Bogor, Bekasi dan Tanggerang.

Darmin menjelaskan, pembangunan prasarana LRT di Bogor, Tanggerang, dan Bekasi akan digelar oleh Adhi Karya. Sementara Jakpro akan menyiapkan prasarana di wilayah ibukota.

"Tapi, hanya untuk mengerjakan saja, setelah selesai akan diproses penyerahannya ke negara,  penggantian biaya," kata Darmin.

Sayangnya, Darmin belum menjelaskan target waktu pelaksanaan tahapan lelang sarana LRT maupun tahapan konstruksinya. Yang jelas, setelah calon beleid terbit, proses lelang sarana LRT maupun groundbreaking prasananya bisa segera dilangsungkan.

Sementara Basuki Tjahaya mengatakan, pihaknya mendukung langkah pemerintah pusat mengalokasikan pembangunan prasarana LRT lewat APBN. Maklum, dana untuk pembangunan prasarana tinggi, yakni bisa mencapai 80 persen dari total investasi Rp 7 triliun.

Basuki mengatakan, bila pembangunan kereta layang dipaksakan tanpa campur tangan APBN, maka proyek akan tidak ekonomis dan terancam mangkrak sebagaimana proyek monorel.

"Beban prasarana tuh bisa 70 persen hingga 80 persen, makanya tidak bisa untung. Sedangkan Hongkong bisa untung karena ada properti, tapi kan Adhi Karya tidak kuasai properti sepanjang jalan LRT,"  jelas Basuki.

Basuki mengharapkan, tahapan konstruksi LRT bisa dimulai Januari 2016 mendatang. LRT ditargetkan bisa diselesaikan pada 2018, sehingga bisa menjadi salah satu solusi pengurai kemacetan di Jakarta.

Sebelumnya, Pemprov DKI juga telah menugaskan Jakpro untuk bekerja sama dengan PT Pertamina untuk membangun pembangkit listrik tenaga gas (PLTG). Pembangkit tersebut dipersiapkan untuk menopang kebutuhan listrik untuk LRT. (Muhammad Yazid)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Whats New
Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Whats New
Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Whats New
Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Rilis
IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

Whats New
Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Whats New
Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com