Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkeu Enggan Tanggapi Permintaan Aburizal Bakrie dan DPR

Kompas.com - 25/08/2015, 22:18 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang PS Brodjonegoro enggan menanggapi dengan serius saran Aburizal Bakrie (ARB) agar pemerintah membentuk pusat krisis.

Sebagaimana diketahui, Ketua Umum Partai Golkar itu mengusulkan pemerintah untuk membentuk pusat krisis guna mengatasi depresiasi nilai tukar yang menembus 14.000 per dollar AS. “Kan kondisi masih terkendali,” kata Bambang singkat ditanya wartawan soal usulan ARB, ditemui di gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/8/2015).

Mantan Plt. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) itu menuturkan kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih terkendali, dan jauh dari krisis. Dibandingkan tahun 1998, kondisi ekonomi jauh berbeda.

Inflasi 1998 tercatat melambung puluhan persen, sementara itu setengah tahun ini inflasi sekitar dua persen. Bambang juga mengatakan, pertumbuhan ekonomi pada 1998 mencetak minus 14 persen, kondisi sama yang ditunjukkan Rusia dan Brazil tahun ini.

“Kita semester I-2015, paling tidak masih 4,7 persen. Neraca perdagangan surplus, defisit transaksi berjalan turun. Resiko kredit macet dan rasio ketercukupan modal masih dalam kondisi sehat. Beda sekali dengan ’98,” jelas Bambang.

Bambang mengatakan, saat ini pemerintah baik Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, maupun Bank Indonesia, terus melakukan koordinasi. “Kita terus melakukan koordinasi,” kata Bambang.

Ketika kembali ditanya, perlu tidaknya adanya pusat krisis, Bambang pun memotong pertanyaan wartawan. “Apa? Mau tanya lagi? Pokoknya kita terus melakukan koordinasi,” tandas Bambang.

Ketua Komisi XI DPR RI Fadel Muhamad mengatakan, DPR pun menilai pemerintah perlu membentuk pusat krisis karena nilai tukar mata uang garuda sudah menembus ambang psikologis 14.000 per dollar AS. Selain itu, bursa saham IHSG juga anjlok.

“Nah oleh karena itu, kita minta pemerintah segera membuat pusat krisis, supaya tim itu terlihat bekerja dengan baik. Buat matriks, menteri ini bekerja bikin apa, yang itu bikin apa,” kata dia ditemui usai rapat kerja, Senin malam (24/8/2015).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Whats New
Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Whats New
Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Whats New
Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Spend Smart
Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Whats New
Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com