Pemerintah Jawab Kritikan Lembaga Internasional dengan Bentuk FSPI

JAKARTA, KOMPAS.com - Hujan kritik dari berbagai lembaga internasional yang rutin membuat rating terhadap Indonesia, rupanya membuat pemerintah jengkel. Hari ini, Kamis (27/8/2015), pemerintah menjawab berbagai kritikan tersebut dengan membentuk Forum Sistem Pembayaran Indonesia (FSPI).

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengatakan bahwa forum itu merupakan hasil koordinasi  BI dan pemerintah yang selama ini selalu dikritik oleh para lembaga internasional.

"Kita bersama pada hari ini bangun Forum (Sistem) Pembayaran Indonesia, mungkin agak terlambat tapi enggak apa-apa. Tapi kita berkomitmen lembaga ini bekerja sama, berkoordinasi dan kita akan segera meninggalkan yang ada dan insya Allah akan membawa negara kita ke arah lebik baik," ujar Agus saat memberikan sambutan dalam peresmian forum tersebut.

Menurut Agus, para lembaga internasional memang gemar mengkritik pemerintah terkait koordinasi. Sasarannya, yaitu pemerintah pusat dan daerah yang selama ini dinilai tak maksimal dalam berkoordinasi sehingga program-program yang dibuat tak maksimal. Selain koordinasi, lembaga internasional juga sering mengkritik dua hal dari pemerintah Indonesia.

"Kalau kita ikuti pandangan dunia kepada negara-negara berkembang, para agency itu mengkritisi kekurangan suatu negara. Kepada Indonesia yaitu pertama kemampuan eksekusi anggarannya. Kedua, terkait transparansi. Ini konsisten enggak. Saat menentukan harga, transparan enggak," kata dia.

Sementara itu Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro yang ikut hadir dalam penandatangan forum itu bersama Menteri Perdagangan Thomas Lembong berharap forum tersebut menghasilkan satu kebijkan yang saling terintegrasi. Salah satu yang diharapkan Bambang adalah adanya sistem pembayaran dengan menggunakan satu nomor identitas.

Menurut dia, itu sangat penting, karena selama ini banyak program pemerintah berdoa subsidi justru tak tepat sasaran misalnya pemberian subsidi pupuk dan BBM. Apabila nantinya forum tersebut bisa sepakat membuat satu kebijakan sistem pembayaran yang terintegrasi, misalnya menggunakan kartu dengan satu nomor identitas, maka pemberian subsidi tak perlu diberikan melalui subsidi barang. Melainkan, subsidi langsung  disalurkan ke orang yang membutuhkan sehingga tetap sasaran. 

Menurut Bambang, dengan begitu maka kritikan para lembaga internasional yang selalu membuat rating terhadap Indonesia terhadap implementasi program pemerintah bisa terjawab.

Kesepakatan pembentukan Forum Sistem Pembayaran Indonesia (FSPI) itu ditandatangi oleh Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perdagangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).