Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tarik Investor, Pemerintah Juga Harus Pangkas Birokrasi

Kompas.com - 29/08/2015, 18:08 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Sustainable Development Indonesia, Drajad Wibowo mengatakan, untuk menarik investor menanamkan modalnya, pemerintah tidak cukup hanya menerapkan kebijakan insentifpajak semacam tax holiday (pembebasan pajak). Pemerintah juga harus memangkas birokrasi berbelit-belit yang selama ini membuat investor kesulitan.

"Pemerintah harus benar-benar probisnis, membuat orang nyaman berproduksi di Indonesia. Kita semua sudah tahu hambatannya, tolong pangkas," kata Drajad saat diskusi bertajuk Paket Mujarab Anti Lesu di Jakarta, Sabtu (29/8/2015).

Ia menambahkan, pemerintah saat ini tengah menyusun paket kebijakan ekonomi untuk membenahi persoalan yang ada. Menurut dia, dalam penyusunan paket tersebut perlu melibatkan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi. Sebab, Yuddy merupakan ujung tombak pemangkasan sistem birokrasi yang berbeli-belit itu.

"Jadi harus dipangkas jumlah prosedural perizinannya. Kalau sebelumnya 15, pangkas jadi lima. Kalau sebelumnya perlu waktu satu bulan, pangkas jadi tujuh hari," kata dia.

Dengan adanya pemangkasan birokrasi tersebut, ia mengatakan, pengusaha akan berpikir jika pemerintah serius membenahi persoalan ekonomi yang terjadi. Dengan demikian, niat pengusaha untuk menanamkan investasinya kian meningkat. "Kalau tidak, mereka tidak akan berani menaruh uang di Indonesia," ujarnya.

Lebih jauh, Drajad juga menyoroti soal penyerapan anggaran di daerah yang masih rendah. Ia menilai, kepala daerah tidak perlu takut menggelontorkan APBD untuk merealisasikan proyek yang telah dicanangkan selama sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Presiden, kata dia, perlu membuat payung hukum yang menjamin kepala daerah akan terhindar dari upaya kriminalisasi dari oknum penegak hukum. "Tapi payung hukum itu juga harus memberikan jaminan agar kepala daerah itu tidak menyalahgunakan wewenangnya. Karena banyak kepala daerah yang jadi pasien KPK. Jadi jangan kita buat solusi tapi membuat masalah baru," ujarnya.

baca juga: Datangkan Valas, Jokowi Segera Keluarkan Paket Kebijakan Besar

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Whats New
Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Whats New
Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Spend Smart
Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Whats New
Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Whats New
Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan 'Open Side Container'

Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan "Open Side Container"

Whats New
Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Whats New
Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Whats New
Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Whats New
Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Whats New
Kemenag Pastikan Guru PAI Dapat THR, Ini Infonya

Kemenag Pastikan Guru PAI Dapat THR, Ini Infonya

Whats New
Harga Emas Antam Meroket Rp 27.000 Per Gram Jelang Libur Paskah

Harga Emas Antam Meroket Rp 27.000 Per Gram Jelang Libur Paskah

Whats New
Kapan Seleksi CPNS 2024 Dibuka?

Kapan Seleksi CPNS 2024 Dibuka?

Whats New
Info Pangan 29 Maret 2024, Harga Beras dan Daging Ayam Turun

Info Pangan 29 Maret 2024, Harga Beras dan Daging Ayam Turun

Whats New
Antisipasi Mudik Lebaran 2024, Kemenhub Minta KA Feeder Whoosh Ditambah

Antisipasi Mudik Lebaran 2024, Kemenhub Minta KA Feeder Whoosh Ditambah

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com